Jika tidak berbenah, pada akhirnya kinerja Polri juga akan merusak kinerja JokowiJakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar Ali Armunanto mengatakan ketegasan Presiden Joko Widodo dalam membenahi institusi Polri pantas mendapatkan apresiasi.
"Saya rasa hal ini sangat perlu dilakukan dan pantas mendapatkan apresiasi karena memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri turun setelah beberapa kasus yang selama ini terjadi dan kesewenangan kepolisian,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta Jumat.
Menurut ia, langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo belakangan ini jelas menunjukkan keinginannya untuk memperbaiki citra Polri menjadi lebih baik.
Sementara, SETARA Institute menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia mesti menjalankan mandat seperti pesan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni solid, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan mandat.
"Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi," Ketua SETARA Institute Hendardi.
Ia mengatakan tuntutan agar Polri membenahi kondisi internalnya terus disuarakan masyarakat karena baik buruk institusi itu juga bisa berdampak pada penilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
"Jika tidak berbenah, pada akhirnya kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi karena Jokowi adalah atasan Kapolri," kata Hendardi.
Belakangan Polri menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret banyak perwira tinggi dan menengah Polri ke pengadilan, kemudian kegagalan pencegahan potensi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, dan dugaan keterlibatan salah satu jenderal dalam peredaran narkoba.
Presiden Jokowi tidak tinggal diam dengan langsung mengumpulkan para perwira tinggi dan menengah di Istana Negara. Dalam arahannya, Presiden memerintahkan agar Polri berbenah.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diminta menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Presiden juga ingin polisi meninggalkan kemewahan dan lebih peka dengan kondisi masyarakat yang sedang krisis.
"Pengarahan langsung Presiden Jokowi kepada 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, polda dan polres adalah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat dan menegakkan hukum," ucap Hendardi.
Sebagaimana permintaan Presiden Jokowi, menurut Hendardi, internal Polri harus solid dan tampil percaya diri. Kalau terlihat ragu dan tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.
Menurut ia, langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo belakangan ini jelas menunjukkan keinginannya untuk memperbaiki citra Polri menjadi lebih baik.
Sementara, SETARA Institute menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia mesti menjalankan mandat seperti pesan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni solid, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan mandat.
"Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi," Ketua SETARA Institute Hendardi.
Ia mengatakan tuntutan agar Polri membenahi kondisi internalnya terus disuarakan masyarakat karena baik buruk institusi itu juga bisa berdampak pada penilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
"Jika tidak berbenah, pada akhirnya kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi karena Jokowi adalah atasan Kapolri," kata Hendardi.
Belakangan Polri menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret banyak perwira tinggi dan menengah Polri ke pengadilan, kemudian kegagalan pencegahan potensi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, dan dugaan keterlibatan salah satu jenderal dalam peredaran narkoba.
Presiden Jokowi tidak tinggal diam dengan langsung mengumpulkan para perwira tinggi dan menengah di Istana Negara. Dalam arahannya, Presiden memerintahkan agar Polri berbenah.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diminta menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Presiden juga ingin polisi meninggalkan kemewahan dan lebih peka dengan kondisi masyarakat yang sedang krisis.
"Pengarahan langsung Presiden Jokowi kepada 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, polda dan polres adalah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat dan menegakkan hukum," ucap Hendardi.
Sebagaimana permintaan Presiden Jokowi, menurut Hendardi, internal Polri harus solid dan tampil percaya diri. Kalau terlihat ragu dan tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022
