BKKBN: Perlu penguatan kajian wilayah atas prevalensi stunting beragam

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan pemerintah perlu melakukan penguatan terhadap kajian di tiap-tiap wilayah sebagai bentuk upaya atas angka prevalensi stunting yang masih beragam.

“Perlu penajaman kajian di level wilayah yang lebih rendah khususnya di tingkat provinsi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam Diseminasi Hasil Kajian dan Policy Brief Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti di Jakarta, Kamis.

Boni menuturkan angka prevalensi stunting di Indonesia masih sangat bervariasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi sosial ekonomi, budaya, maupun geografis yang sangat berpengaruh terhadap variasi antar provinsi tersebut.

Oleh karenanya, selain penajaman kajian di level wilayah, penguatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, pendekatan budaya dan kolaborasi pentahelix menjadi ‘jantung’ dari keberhasilan pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Hingga hari ini, angka prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan data SSGI tahun 2021 saja masih 24,4 persen. Sedangkan target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah 20 persen.

Boni menyebutkan dari angka prevalensi itu, terdapat 20 provinsi yang memiliki angka stunting di atas rata-rata nasional. Bahkan sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan pemerintah sebagai provinsi prioritas penanganan stunting.

Artinya selama tahun 2021, jumlah balita di Indonesia yang diperkirakan ada sebanyak 23,3 juta balita, sebanyak 5,7 juta di antaranya diperkirakan merupakan balita yang mengalami stunting.

“Dari sisi kependudukan, stunting tentu mengancam pemanfaatan bonus demografi. Kondisi rendahnya kapasitas intelektual anak akibat stunting dapat menurunkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan,” ujar Boni.

Selain menjadi ancaman bonus demografi, stunting juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, bahkan selanjutnya kasus stunting ini berpotensi merugikan PDB Indonesia.

Dengan demikian, Boni menekankan urgensi terhadap kualitas sumber daya manusia itu dapat dijalankan oleh semua pihak secara serius melalui sinergi dan koordinasi yang kuat, diimbangi dengan kajian-kajian serta inovasi yang mendorong angka stunting turun lebih cepat.

Dirinya berharap semua dapat menjalankan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas agar kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

“Inpres ini juga sangat sejalan dengan percepatan penurunan stunting melalui gerakan bersama seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta mulai dari tingkat desa/kelurahan,” katanya.

Baca juga: Kementerian PPN/Bappenas identifikasi penurunan stunting Sumbar

Baca juga: Audit kasus stunting tingkatkan layanan konsultasi keluarga