Tokyo (ANTARA News) - Indonesia dan Jepang, Senin, memulai perundingan resmi putaran keempat mereka mengenai kesepakatan perdagangan bebas (FTA) bilateral di Tokyo, dengan tujuan mencapai kesepakatan dasar pada pertengahan tahun dengan meningkatkan pembicaraan. Deputi Menteri Luar Negeri Jepang, Mitoji Yabunaka, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Amerika Serikat (AS), Soemadi Brotodiningrat, memimpin masing-masing delegasi selama pembicaraan FTA itu, yang dijadwalkan berlangsung selama lima hari. Dalam pidato pembukaan, Yabunaka mengatakan "Waktu juga sangat penting untuk ditunjukkan kepada dunia bahwa kemitraan antara kami ini berlangsung sangat baik." Soemadi mengatakan bahwa substansi FTA adalah sama pentingnya dengan waktu dan menyerukan kedua pihak untuk tidak "mengorbankan isi" dengan bertekad menyelesaikan perundingan sesegera mungkin. Kedua negara meluncurkan pembicaraan perdagangan bebas pada Juli tahun lalu dengan tujuan penyelesaian proses itu kurang dari dua tahun. Mereka pada dasarnya setuju untuk menyelenggarakan pembicaraan FTA secara resmi setiap dua bulan. Jepang dan Indonesia telah memasuki substansi perundingan yakni menurunkan dan menghilangkan tarif atas kendaraan dan kayu, beberapa di antaranya dengan saling menukar daftar permintaan dan penawaran. Mereka akan melanjutkan pembicaraan semacam itu dalam putaran di Tokyo saat ini dan juga akan merundingkan investasi dan liberalisasi perdagangan jasa, sebagaimana halnya program kerja sama Jepang untuk pembangunan kapasitas di Indonesia, kata pejabat Jepang, sebagaimana dilaporkan Kyodo. Selama pertemuan sebelumnya, Jepang meminta Indonesia untuk meningkatkan iklim investasinya dan menciptakan kerangka kerja untuk pasokan energi yang stabil kepada Jepang. Indonesia merupakan penyedia energi utama ke Jepang yang ingin mempertahankan akses minyak, gas alam dan sumber daya lainnya milik Indonesia. Indonesia sedang mengupayakan meningkatkan akses untuk tenaga kerjanya ke pasar Jepang, khususnya perawat orang-orang tua, pelaut dan pekerja pabrik, kata pejabat itu. (*)
Copyright © ANTARA 2006
