BPDPKS siap berikan dana hibah bagi daerah untuk bangun pabrik sawit

Kalau di daerah ada yang butuh pabrik kelapa sawit yang akan dibangun kami siap memberikan dana hibah

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan menyatakan siap memfasilitasi termasuk memberikan dana hibah bagi daerah yang mengajukan untuk membangun pabrik kelapa sawit.

"Kalau di daerah ada yang butuh pabrik kelapa sawit yang akan dibangun kami siap memberikan dana hibah," kata Kepala BPDPKS Kemenkeu Zaid Burhan di Bandarlampung, Lampung, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa untuk membangun satu pabrik kelapa sawit setidaknya membutuhkan biaya Rp200 miliar sampai Rp300 miliar dan tentunya hal itu sangat mahal dan sulit dilakukan di daerah.

Sampai saat ini, lanjut dia, daerah yang sudah mengusulkan pembangunan pabrik kelapa sawit melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan baru tiga provinsi yakni Banten, Kalimantan, dan Papua.

"Saya harap Lampung juga mengusulkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit," kata dia.

Kemudian, Zaid juga mengatakan daerah pun bisa memanfaatkan bantuan sarana dan prasarana lainnya yang ada BPDPKS seperti bantuan bibit, benih, dan jalan produksi.

"Kalau jalan di kebun sawit kurang bagus bisa mengajukan untuk diberikan bantuan perbaikan jalan produksi," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, BPDPKS juga ada program memberikan beasiswa bagi anak-anak petani dan pekebun sawit, buruh maupun sopir pengangkut sawit.

"Tahun ini, kami sudah berikan 1.000 beasiswa kepada anak petani sawit, anak buruh sawit, sopir ataupun semua yang terkait dengan sawit diberikan beasiswa," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, bagi anak-anak dari petani sawit dan lainnya yang telah lulus sekolah dipersilakan ikut seleksi dan bila lulus akan diberikan fasilitas beasiswa mulai dari biaya hidup selama menjalani pendidikan, SPP sampai lulus hingga balik ke kampung halaman.

"Silakan program-program yang ada di kami dimanfaatkan dan tentunya kerja sama dengan dinas perkebunan di daerah dan provinsi guna tindak lanjutnya," kata dia.