Bappenas sebut SDGs jadi instrumen capai Visi Indonesia 2045

Pelaksanaan SDGs di Indonesia telah kita mulai sejak 2016. SDGs menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan program tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045.

Visi 2045 merupakan target Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi sehingga mampu masuk sebagai lima besar negara kekuatan ekonomi dunia.

“Pelaksanaan SDGs di Indonesia telah kita mulai sejak 2016. SDGs menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045,“ katanya dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa.

Suharso menjelaskan untuk mencapai target SDGs, Indonesia harus melalui berbagai tantangan seperti pulih dari krisis pandemi COVID-19, mencapai target agenda 2030, hingga meningkatkan pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita Indonesia harus menyentuh level 13.162 dolar AS pada 2036 dan 23.199 dolar AS pada 2045 sekaligus perekonomian harus mampu tumbuh di atas 6 persen per tahun.

Suharso mengatakan tantangan-tantangan tersebut harus dijawab dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dengan produktivitas tinggi, antara lain memiliki inovasi dan menguasai teknologi.

Hal tersebut akan mampu meningkatkan efisiensi dalam mencapai target pembangunan ekonomi dan sekaligus pada saat yang sama terus mengembangkan ekonomi hijau dan biru atau ekonomi sirkular. “Itu semua bagian dari transformasi ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, program SDGs akan membantu pemerintah membentuk landasan kokoh untuk mencapai Visi 2045 karena di dalamnya terdapat berbagai indikator yang dapat memperbaiki baik dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola.

Sejauh ini berdasarkan aksi nasional program SDGs 2021-2024 terdapat 216 indikator yang datanya tersedia meliputi empat pilar yaitu 59 indikator pilar sosial, 75 indikator pilar ekonomi, 54 pilar lingkungan serta 28 pilar hukum dan tata kelola.

Dari 216 indikator tersebut, data per akhir tahun lalu menunjukkan sebanyak 135 indikator telah tercapai, 35 indikator membaik dan 46 indikator perlu perhatian khusus.

“Masih ada 21 persen atau 46 indikator yang memerlukan perhatian khusus agar didorong percepatannya kembali on track,” tegas Suharso.