Partisipasi BUMN jangkau warga belum tertanggung JKN di Papua

Wamena (ANTARA) - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mulai mengambil bagian untuk membantu pemerintah membiayai jaminan kesehatan warga di wilayah ini. Salah satu BUMN yang mulai mengambil langkah itu adalah Bank BRI Cabang Wamena.

Manajemen Bank BRI baru-baru ini telah menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wamena agar warga yang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka belum masuk dalam pembiayaan Pemerintah Daerah Jayawijaya, bisa ditanggulangi pihak bank tersebut.

BRI membantu warga kurang mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan memadai layaknya peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lainnya yang telah dibiayai pemerintah setempat melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan BPJS Cabang Wamena.

Sebanyak 57 warga asli Papua kini iuran BPJS Kesehatannya ditanggung pihak BRI Wamena. Mereka sebelumnya tidak terdata di BPJS Kesehatan Wamena sebagai pemilik kartu BPJS Kesehatan. Mereka belum masuk dalam pembiayaan pemerintah setempat karena keterbatasan alokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah setempat.

Puluhan warga Kampung Yagara di Distrik Welesi itu kini telah memiliki kartu BPJS Kesehatan, sehingga diharapkan akan memudahkan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Selama tiga bulan ke depan terhitung sejak 1 Oktober hingga 31 Desember 2022 mereka tidak membayar setoran wajib ke BPJS karena pihak BRI yang menanggulangi kewajiban dari peserta jaminan kesehatan ini.

Manajemen Bank BRI berkeinginan mendorong lebih banyak masyarakat memiliki kepingan kartu dari BPJS Kesehatan, yang selalu ditanya-tanya petugas medis ketika masyarakat hendak berobat atau mengunjungi seluruh fasilitas layanan kesehatan di pusat kota, terutama di RSUD Wamena maupun di puskesmas-puskesmas.

"Sekalipun kali ini tidak begitu besar bantuan kami, namun muda-mudahan ke depan kami rencanakan atau programkan dengan matang sehingga bisa lebih besar," kata Kepala Bank BRI Cabang Wamena, Raimon.

Jumlah warga yang dibantu tahun ini, sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan pihak bank di pengujung Tahun 2022. Selain program itu, Bank BRI memiliki program Bina Lingkungan yang langsung menyasar masyarakat di Lembah Baliem, nama julukan Kabupaten Jayawijaya yang kini menjadi Ibu Kota Provinsi Baru, Papua Pegunungan.

Keterlibatan Bank BRI ini merupakan bagian dari sosialisasi mereka kepada masyarakat di wilayah pedalaman Papua bahwa program JKN-KIS yang diluncurkan pemerintah sangat penting untuk masyarakat. Masih banyak warga di wilayah pinggiran-pinggiran kota yang belum mengetahui tentang manfaat Kartu BPJS Kesehatan.

Mereka bukannya tidak mau tahu dengan program pemerintah itu, tetapi karena jarak yang jauh, letak geografis yang tidak mudah dijangkau, maupun keterbatasan fasilitas akses internet dan informasi sehingga belum mengetahui banyak tentang program pemerintah tersebut.

BPJS Kesehatan sudah membangun koordinasi dengan sejumlah badan usaha di Jayawijaya dan mereka bersedia membantu menanggung atau membayar iuran JKN bagi penduduk yang belum memiliki JKN.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wamena per Agustus 2022, cakupan peserta di Jayawijaya mencapai angka 98 persen. Jumlah itu meningkat ketika ada penambahan 57 peserta yang dibiayai Bank BRI.

Sebelum menyerahkan kartu BPJS kepada 57 warga Welesi, lembaga itu terlebih dahulu menyosialisasikan manfaat serta cara menggunakan kartu BPJS Kesehatan saat berobat. Partisipasi bank itu dinilai sangat bermanfaat.

Hingga kini jumlah warga Jayawijaya pemilik JKN yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya adalah 21.500 orang. Ribuan masyarakat kurang mampu atau tidak berpenghasilan tetap yang mendapat dukungan dari pemerintah ini, tersebar di 328 kampung di 40 distrik.

Sarana prasarana kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BPJS terus mengajak pengelola fasilitas kesehatan di RSUD Wamena maupun puskesmas-puskesmas setempat meningkatkan sarana prasarana maupun pelayanannya.

Salah satu usulan BPJS kepada fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), untuk menghindari adanya antrean pasien yang panjang, maka perlu menyediakan pendaftaran pasien secara daring.

Sebab, dengan pendaftaran seperti itu pasien yang sudah sakit, tidak harus berbaris dalam antrean panjang bersama warga lainnya yang hendak berobat. Antrean panjang harus dicegah.

Pemerintah Jayawijaya selain berusaha membenahi sarana prasarana pelayanan kesehatan dengan menambah ruangan, membangun gedung baru, juga selektif mendaftarkan warga yang dibiayai untuk mendapatkan JKN-KIS agar penerima benar-benar warga Jayawijaya, atau bukan warga kabupaten pemekaran yang hanya tinggal sementara di Jayawijaya, induk dari delapan kabupaten pemekaran di pegunungan Papua.

Salah satu upaya pembenahan infrastruktur kesehatan yang dilakukan saat ini adalah merenovasi bangunan RSUD Wamena yang sudah berusia 20 tahun lebih. Pembangunan sementara ini sudah mencapai sekitar 50 persen.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh distrik, pemerintah juga membangun puskesmas-puskesmas baru permanen untuk mengganti sebagian besar puskesmas yang dahulunya terbuat dari kayu, termasuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor kesehatan.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengemukakan pihaknya sudah mengalokasikan separuh dari 39,64 miliar lebih bantuan PT Freeport Indonesia untuk sektor kesehatan.

Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terus digalakkan di Jayawijaya diharapkan akan semakin meningkatkan layanan kesehatan di daerah ini, dan pada gilirannya juga meningkatkan kepuasan masyarakat, utamanya masyarakat peserta JKN.