Komisi III nilai Kapolri lakukan reformasi kultural setelah tangkap TM

Ini langkah tegas dan komitmen Kapolri dalam melakukan reformasi kultural di internal Polri.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan reformasi kultural setelah menangkap Irjen Pol Teddy Minahasa (TM) karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Ini langkah tegas dan komitmen Kapolri dalam melakukan reformasi kultural di internal Polri," kata Sudding, di Jakarta, Jumat.

Dia mendukung sikap tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas narkoba khususnya melibatkan oknum di institusi kepolisian.

Menurut dia, penangkapan Irjen TM merupakan kesungguhan Kapolri dalam "membersihkan" oknum-oknum anggota Polri yang diduga terlibat peredaran narkoba dan merusak institusi kepolisian.

"Kapolri mengambil sikap tegas seperti itu membuktikan kesungguhan beliau untuk 'membersihkan' oknum-oknum anggota kepolisian yang merusak institusi," ujarnya.

Sudding mengatakan narkoba merupakan kejahatan ekstraordinary dan Presiden Jokowi sudah sering menyampaikan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba.

Dia menilai ada kejahatan yang sangat luar biasa ketika ada oknum polisi yang diberikan tugas dan kewenangan dalam pemberantasan narkoba namun justru terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

"Karena itu sanksi tegas seperti etik maupun pidana harus dilakukan pihak kepolisian," katanya pula.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan Irjen Pol Teddy Minahasa (TM) diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba yang diselidiki Polda Metro Jaya.

"Kemarin minta Kadiv Propam dan lakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM," kata Sigit, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Sigit menjelaskan keterlibatan Teddy Minahasa diketahui dari penyidikan jaringan narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Penyidikan itu berdasarkan laporan masyarakat, dilakukan pendalaman, ditangkap tiga warga sipil. Dari situ dilakukan pengembangan ternyata terdapat keterlibatan anggota polisi berpangkat bripka dan kompol dengan jabatan kapolsek.
Baca juga: Kapolri sebut Teddy Minahasa terancam PTDH
Baca juga: PBNU: Kapolri harus kembalikan kepercayaan publik