"Lukas Enembe harus berjiwa besar dan bertanggung jawab serta tidak mengurung diri dengan perlindungan masyarakat, karena hal tersebut dapat mengorbankan masyarakat sekitar," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia menegaskan pihaknya tidak mengakui Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua. Hal itu dikarenakan pengukuhan Lukas Enembe terkait dengan kepentingan politik.
"Kami tidak menganggap Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua, dan melihatnya sebagai agenda kepentingan politik dalam isu tersebut," ujarnya menegaskan.
Selain itu, pengangkatan sebagai kepala suku besar juga upaya menghindar dari hukum. "Semua masyarakat harus patuh hukum negara," ucapnya.
Baca juga: Wapres ingatkan Lukas Enembe kooperatif penuhi panggilan KPK
Baca juga: Tokoh Papua akui Lukas Enembe gubernur bukan kepala suku besar
Dia menjelaskan di tanah Papua, masing-masing suku mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk satu orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku.
Terkait keinginan pemeriksaan Lukas Enembe yang dilakukan di lapangan merupakan hal yang salah, karena dalam hukum adat juga tidak ada yang melakukan hal itu.
"Dalam aturan adat, pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat," katanya menegaskan.
Baca juga: Ilmuwan: Yang halangi proses hukum di KPK bisa kena pidana
Sementara itu, terkait masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe harus memberikan kesempatan KPK untuk melakukan pemeriksaan.
"Lebih baik pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari daripada berdiam di tempat tersebut," pesan Johanes.
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
