17 provinsi jadi target revitalisasi bahasa daerah pada 2023

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) E. Aminudin Aziz mengatakan pihaknya menargetkan 17 provinsi untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah pada tahun 2023.

"Tahun depan, kami tambahkan provinsinya, ada yang di Sumatera misalnya Lampung, Bengkulu, kemudian Aceh juga kita ikut sertakan sehingga provinsinya bertambah menjadi 17 provinsi, kemudian bahasanya kalau tidak salah 50 atau 52 bahasa," kata Amin dalam diskusi daring Silaturahmi Merdeka Belajar bertajuk Perkuat Bahasa, Gelorakan Sastra yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap revitalisasi bahasa daerah sangat tinggi. Terbukti bahwa pada awalnya, Kemendikbudrisetk menguji coba revitalisasi bahasa daerah hanya di tiga provinsi yang memiliki penutur bahasa daerah terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Namun, lanjut dia, provinsi-provinsi yang lain pun ternyata sangat ingin bahasa daerahnya direvitalisasi. Sehingga pada tahun 2022, Kemendikbudristek akhirnya melakukan revitalisasi 39 bahasa daerah di 13 provinsi yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Barat.

"Jadi awalnya kami ya sudah tiga (provinsi) dulu, tahun berikutnya jadi enam. Alasan klasiknya anggaran tidak cukup dan SDM juga tidak cukup. Tapi ketika bicara sama mas menteri katanya ngapain kalau cuma sedikit, ayok kita cari anggarannya," tutur Amin.

"Masyarakat juga begitu bersemangat untuk merevitalisasi bahasa daerahnya, maka kami cari anggaran dan SDM," imbuhnya.

Ia melanjutkan, Kemendikbudristek pun akhirnya memperkuat kolaborasi dengan komunitas pegiat bahasa dan sastra, komunitas guru bahasa daerah, bahkan para pemuka agama. Sehingga, kegiatan revitalisasi tidak hanya dilakukan di sekolah tapi juga di balai desa, pusat kebudayaan lokal, sampai tempat ibadah.

"Organisasi, persatuan pengajar bahasa daerah itu mereka berduyun-duyun mengatakan 'kami ikutan'. Jadi partisipasi masyarakat ini membuat kami sangat terkesan. Untungnya pihak kementerian juga punya sikap positif terhadap program ini, pemda juga sangat positif," katanya.

"Karena antusiasme masyarakat ini kami sangat tergerak hatinya. Kalau respon masyarakat sangat antusias, masa kita enggak respon juga. Makanya Balai Bahasa itu menjadi sangat sibuk dengan urusan revitalisasi bahasa daerah, di samping program yang biasa kita lakukan," ucap Amin.

Ia pun berharap ke depannya akan semakin banyak pemerintah daerah yang bersikap lebih positif terhadap pelestarian bahasa daerah, sehingga revitalisasi bahasa daerah pun dapat dilakukan di lebih banyak provinsi.

“Karena kan mereka punya anggarannya. Anggarannya ada di APBD mereka. Pusat tidak punya anggaran untuk kegiatan di daerah, makanya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.