"Pemerintah daerah (kabupaten/kota) mempunyai peran penting dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Jadi, tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi juga (ranah) pemerintah daerah," ujar Beka dalam acara media gathering di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.
Hal tersebut, tambah dia, menjadi salah satu latar belakang Komnas HAM bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 di Jakarta, 19-20 Oktober 2022.
Selain dilatarbelakangi peran penting pemerintah daerah, Beka menyampaikan bahwa Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 digelar karena adanya banyak inovasi terkait penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Alasan berikutnya, lanjut dia, konferensi tersebut digelar untuk menghadirkan satu ruang atau forum bagi pemerintah kabupaten/kota untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan bersama mengenai pelaksanaan penegakan dan pemajuan HAM.
Baca juga: Komnas HAM jadwalkan minta keterangan Direktur LIB-Indosiar pada Kamis
"Dengan demikian, mereka bisa saling belajar, menimba pengalaman, dan pengetahuan terkait inovasi-inovasi yang ada plus bagaimana strategi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pemajuan HAM dan soal penyelesaian isu-isu lain," ucap Beka.
Sejauh ini, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi HAM Kabupaten/Kota atau dulu disebut dengan Festival HAM telah berjalan lama dan digelar pada setiap tahun di lokasi berbeda-beda, di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan serta Jember dan Bojonegoro, Jawa Timur.
Koordinator Bidang Dukungan Penyuluhan Komnas HAM Hari Reswanto menyampaikan sekitar 65 hingga 70 kepala daerah akan menghadiri konferensi ini.
Adapun terkait dengan rangkaian acara, Wawan, sapaan akrab Hari Reswanto menyampaikan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 dibuka pada tanggal 19 Oktober 2022. Namun, ujar dia, sebelum itu pada 18 Oktober 2022 akan diadakan konferensi pers.
Pada pembukaan konferensi tersebut, tiga pimpinan lembaga, yakni KSP, INFID, dan Komnas HAM akan hadir. Dijadwalkan pula ada penyampaian pidato kunci dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD.
Baca juga: Komnas HAM dapatkan video eksklusif Kanjuruhan milik korban meninggal
"Kami berusaha meminta Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk menyampaikan sesuatu di acara itu," ujar Wawan.
Selanjutnya, dalam acara konferensi tersebut akan digelar tiga sidang pleno dengan kapasitas 300 peserta yang dilaksanakan selama dua hari.
"Hari pertama (19 Oktober 2022) akan ada dua pleno. Tema pleno pertama, tema utama konferensi ini, yaitu Memperkokoh Keragaman dan Inklusi Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis. Yang kedua, tentang praktik baik daerah dalam memperkokoh keragaman dan inklusi," ujar dia.
Kemudian, ada pula lima diskusi paralel dengan beragam tema, seperti mengenai pengaturan hak memperoleh keadilan, komisi nasional disabilitas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan anak.
Selanjutnya pada hari kedua konferensi, pada 20 Oktober 2022, ada rapat pleno terakhir dengan pembahasan tentang implementasi nilai-nilai HAM di kabupaten/kota untuk memperkokoh keberagaman, inklusi, dan pembangunan berkelanjutan.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
