BJB optimistis holding BPD dapat kelola ekosistem pemda lebih optimal

Potensi yang sangat besar yang dimiliki BPD belum tergarap optimal karena BPD masih berdiri sendiri sesuai wilayah operasional

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank BJB Tbk Yuddy Renaldi optimistis holding bank pembangunan daerah (BPD) dapat mengelola ekosistem pemerintah daerah dengan lebih optimal.

"Saat ini, potensi yang sangat besar yang dimiliki BPD belum tergarap optimal karena BPD masih berdiri sendiri sesuai wilayah operasional," katanya saat webinar "Strategi Pemenuhan Modal Inti Minimum dan Peluang Konsolidasi Bank Pembangunan Daerah" di Jakarta, Kamis.

Adapun konsolidasi atau holding dapat dilakukan melalui produk atau kepemilikan.

Dengan bersinergi, menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap BPD juga akan naik karena BPD selama ini turut dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pembangunan berbagai fasilitas daerah.

Saat ini, Bank BJB telah memiliki konglomerasi keuangan dengan Bank BJB Syariah, dua bank perkreditan rakyat (BPR), BJB sekuritas, dan 12 perusahaan afiliasi, serta memiliki struktur kelompok umum bank (KUB) dengan Bank BJB Syariah.

"Bank Bengkulu dan Bank Sultra juga berpotensi menjadi anggota baru KUB yang dibentuk Bank BJB pada semester I 2023 mendatang," ujar Yuddy.

Menurutnya, sinergi yang dilakukan Bank BJB dengan BPD lain membuat pengelolaan permodalan, likuiditas, pengembangan infrastruktur teknologi, dan penguatan berbagai layanan lain menjadi efisien.

Bank BJP pun memiliki divisi manajemen anak perusahaan yang mendukung pengelolaan dan sinergisitas KUB sehingga tata kelolanya dapat lebih terfokus.

"Tata kelola, manajemen risiko, treasury, dan berbagai proses operasional lain juga dapat dilakukan secara sharing dalam satu kelompok usaha bank, sehingga dapat memberikan nilai satu sama lain," ucap Yuddy.

Baca juga: BJB-Bank Bengkulu bentuk kelompok usaha Bank
Baca juga: Wapres beri saran agar BJB Syariah agar bisa lebih berkembang
Baca juga: Bank BJB tebar dividen Rp1,042 triliun