China harap PBB prioritaskan pembangunan negara berkembang

PBB (ANTARA) - China berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprioritaskan sumber daya keuangannya untuk pembangunan yang lebih mencerminkan kebutuhan dan kekhawatiran negara-negara berkembang, kata penasihat Misi Tetap China untuk PBB Cheng Lie, Rabu (12/10).

Cheng mengatakan hal itu dalam pertemuan dengan Komite Kelima Majelis Umum PBB. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengemukakan rencana program dan usulan anggaran program tahun 2023.

Di situasi saat ini, negara-negara berkembang tengah menghadapi tantangan lebih besar dalam pemulihan ekonomi dan mengharapkan dukungan lebih baik dari PBB. Namun, level anggaran pembangunan PBB meningkat terlalu tipis untuk mencerminkan permintaan dan seruan negara-negara berkembang, kata Cheng.

"Kami berharap Sekretariat (PBB) dapat mengoptimalkan alokasi anggaran guna memastikan bahwa pembangunan diprioritaskan dengan sumber daya keuangan yang memadai dan berkelanjutan, untuk merespons kesulitan dan kekhawatiran nyata negara-negara berkembang, serta mendorong implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," jelasnya.

China menyadari bahwa berdasarkan seksi 24, Sekretariat PBB untuk kali pertama menyertakan sumber daya untuk mengimplementasikan mandat yang diperkirakan akan diadopsi atas nama mandat baru dan diperluas, kata Cheng.

"Memberikan prapenilaian terhadap mandat Majelis Umum atau Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan mengalokasikan sumber daya potensial ke seksi anggaran pada masa awal bertentangan dengan prinsip dasar mandat terlebih dahulu, kemudian program, dan terakhir anggaran," paparnya.

Rencana program yang disetujui oleh Majelis Umum PBB itu menjadi dasar untuk anggaran program, yang mencerminkan rencana program dari perspektif keuangan. Rencana program umumnya memastikan bahwa PBB akan secara akurat mengimplementasikan mandat dan prioritas negara-negara anggota.

Cheng mengatakan tak satu pun dari kedua hal itu dapat diremehkan atau diabaikan karena setiap perubahan dalam modalitas anggaran seharusnya tidak melemahkan atau memutus hubungan di antara keduanya.