Survei: Partisipasi politik anak dan perempuan muda Indonesia tinggi

Hanya sedikit bagi anak dan kaum perempuan muda di Indonesia yang menganggap partisipasi politik tidak penting.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Influencing Yayasan Plan Indonesia Nazla Mariza mengatakan bahwa partisipasi politik anak dan kaum perempuan muda di Indonesia tergolong tinggi.

"Kepedulian mereka terhadap isu-isu politik pun besar," kata Nazla Mariza dalam keterangannya diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Nazla Mariza, hal itu terungkap dari survei State of the World's Girls (SOTWG) yang dirilis Plan International.

Sebesar 98 persen anak dan kaum perempuan muda Indonesia menyatakan bahwa partisipasi politik itu penting. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata angka global yang sebesar 97 persen.

Ia menyebutkan hanya sedikit bagi anak dan kaum perempuan muda di Indonesia yang menganggap partisipasi politik tidak penting.

Namun, survei juga menemukan masih minimnya aspirasi anak dan perempuan muda yang memengaruhi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan dan masa depan mereka.

Hal itu, kata Nazla, karena mereka sering dianggap terlalu muda untuk berkontribusi dan terhambat oleh norma gender dan praktik diskriminasi yang mengakar.

"Meskipun demikian, kami melihat anak dan kaum perempuan muda mendefinisikan ulang apa arti politik, bertahan melawan rintangan untuk mengambil bagian dalam proses politik formal dan memperjuangkan gerakan kaum muda, aktivisme akar rumput, dan aksi kolektif," kata Nazla.

Untuk memperkuat partisipasi politik anak dan perempuan muda, pihaknya pun merekomendasikan beberapa hal.

Pertama, pengambil keputusan di semua tingkat agar melembagakan partisipasi yang bermakna dan aman dari anak dan kaum perempuan muda melalui kebijakan, strategi, dan kerangka kerja yang sepenuhnya memiliki sumber daya dan akuntabel.

Kedua, pemerintah harus memastikan akses ke jalur yang beragam dan inklusif menuju partisipasi politik, termasuk sumber daya dan penguatan pendidikan kewarganegaraan dan peluang kepemimpinan.

Ketiga, pemerintah dan perusahaan media sosial harus mengatasi kekerasan yang dialami oleh politikus perempuan dan aktivis perempuan.

"Media dapat mendukung dengan mempromosikan citra positif partisipasi perempuan dan memberi perhatian pada kekerasan yang dialami, baik di ruang daring maupun luring," kata Nazla.