Kemendagri berharap makin banyak muncul kota cerdas di Indonesia

Solo (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI berharap makin banyak muncul kota cerdas di negeri ini dengan kategori sempurna.

"Sekarang kalau saya mau umpamakan, smartcity di Indonesia seperti taman yang bunganya sedang berkembang," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA pada pembukaan Indo Smart City 2022 di Solo Techno Park di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan, untuk tahapan smartcity atau kota cerdas mulai dari baru sebatas inisiasi, ada sebagian yang tumbuh, berkembang, dan ada yang sudah matang atau sempurna.

"Kami berharap makin banyak kota cerdas di Indonesia yang sempurna, tapi kan harus dimulai dengan inisiasi. Makanya tahun depan kami akan mulai mengukur maturasi penerapan smartcity di Indonesia melalui peraturan pemerintah tentang perkotaan," katanya.

Ia mengatakan, tujuan kota cerdas ada dua, yakni masyarakat tambah sejahtera dan pemerintah tambah dipercaya oleh masyarakat.

"Jadi dua sisi itu, kalau ini sudah terjadi maka aksesnya akan mudah. Sekarang (di Solo) ketemu wali kota kan mudah, ini ciri-ciri kota yang sudah mulai interaktif, akses terbuka. Itu ciri smartcity," katanya.

Ia berharap dukungan berbagai pihak di antaranya masyarakat dan pelaku usaha menentukan keberadaan kota cerdas di suatu wilayah. Meski demikian, dikatakannya, untuk di Indonesia sejauh ini belum ada kota cerdas dengan kategori sempurna.

"Masih berjuang, tapi kalau sepuluh besar ya Solo sudah masuk," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto mengatakan, sudah sekitar sepuluh tahun terakhir kota cerdas bersentuhan dengan kota-kota di Indonesia.

"Pada sepuluh tahun terakhir smartcity terus masuk ke telinga kepala daerah. Semua ingin jadi smartcity, tapi kalau ketemu vendor, awal-awal ditanya sudah smartcity apa belum, kemungkinan besar mereka akan nawarin CCTV, aplikasi, dan software," katanya.

Menurut dia, apa yang ditawarkan tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan suatu daerah.

"Beli mahal tapi nggak nyambung dengan kebutuhan. Oleh karena itu, harus sama-sama belajar harus berkolerasi dengan basic minimum service. Paling tidak smartcity bisa memudahkan warga atau tidak, termasuk untuk sampah dan kebersihan, pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan," katanya. ***3***