KLHK: Hutan tak harus lagi monokultur tapi dapat "multilayer"

Sekarang sudah ada pergeseran paradigma bahwa hutan yang bagus itu bukan hutan yang monokultur. Tetapi yang multilayer,

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma bahwa hutan tidak harus lagi diisi tanaman monokultur tapi berlapis atau multilayer.

"Sekarang sudah ada pergeseran paradigma bahwa hutan yang bagus itu bukan hutan yang monokultur. Tetapi yang multilayer," katanya dalam diskusi virtual Pojok Iklim yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan multilayer, kata dia, maka hutan tidak hanya akan terdiri dari satu jenis vegetasi, tapi di bawah tegakan pohon utama dapat ditanam tumbuhan lain yang dapat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat.

Selain dengan tanaman jangka panjang, dapat juga dilakukan penanaman tanaman sampingan yang memiliki waktu panen lebih cepat. Tidak hanya dapat dilakukan dengan penanaman dengan vegetasi lain, hutan juga dapat dipadukan dengan pengelolaan ternak.

"Oleh karena itu pendekatan hutan berkelanjutan harus memenuhi tiga hal yaitu sosial, ekonomi dan ekologi," katanya.

Perhutanan Sosial sendiri telah mendorong ketiga hal tersebut, dengan memastikan pengelolaan hutan dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pengelolaan hutan sendiri dilakukan dengan pendekatan manajemen ekosistem berkelanjutan seperti dengan pola agroforestri yang memadukan pengelolaan hutan dengan tanaman jangka pendek. Selain itu terdapat pula silvopastura yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan serta silvofishery yang menggabungkan usaha perikanan dengan penanaman mangrove.

Menurut data KLHK, realisasi perhutanan sosial sudah mencapai 5.077.086,80 hektare sampai dengan 1 September 2022.

Hingga kini telah dikeluarkan 7.678 unit SK Kelompok Perhutanan Sosial dengan telah terbentuk 9.924 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), demikian Bamabng Supriyanto.