Presiden titip tiga hal prioritas di DKI kepada Heru Budi

penanganan banjir, tata ruang, kemacetan lalu lintas

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan tiga pesan penanganan prioritas kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono, yakni banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.

“Pak Presiden menitipkan, menyampaikan, kepada saya secara garis besar ada tiga hal. Pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, kemacetan lalu lintas,” kata Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ini tujuan Anies bertemu Heru secara informal

Heru Budi Hartono, yang merupakan Kepala Sekretariat Presiden RI, telah ditetapkan Tim Penilai Akhir (TPA) sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10).

Heru menjelaskan bahwa Jakarta sebenarnya memiliki cetak biru yang mumpuni dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yang telah diterapkan sejak era kepimpinan Gubernur Wiyogo Atmodarminto.

Lalu, cetak biru itu juga diterjemahkan dengan program transportasi TransJakarta sewaktu era Gubernur Sutiyoso.

Dia memastikan akan melanjutkan pembangunan moda transportasi massal TransJakarta dan juga MRT.

“Tentunya transportasi terpadu seperti MRT harus dilanjutkan, bukan hanya dari Lebak Bulus sampai Kota, nanti ada dari Pulo Gadung sampai ke Dukuh Atas,” kata Heru.

Menurut Heru, Presiden Jokowi juga menginginkan adanya kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan transportasi massal.

Baca juga: Anies terima penjabat Gubernur DKI terpilih

“Beliau juga menyampaikan ada beberapa transportasi lainnya sekarang sudah jadi seperti LRT, bisa kolaborasi dengan Pemda,” kata dia.

Sedangkan untuk masalah banjir, kata Heru, seluruh gubernur DKI Jakarta sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan. Heru mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga non-kementerian terkait untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir di Jakarta.

“Misalnya normalisasi dan ada beberapa titik misalnya nanti tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa salurannya atau sungai dinormalisasi, itu kita bisa bikin sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak,” tutur Heru.

Disinggung mengenai program penanggulangan banjir di era Gubernur Anies Baswedan, yakni sumur resapan, Heru mengatakan program tersebut itu tidak jelek.

“Semua program gubernur (Anies Baswedan) itu mungkin cukup baik, cuma volume dan penempatannya yang kita lihat, dan yang memprogramkannya dinas-dinas yang sudah pengalaman,” ujar Heru.