Menkeu-Mentan G20 siap mitigasi risiko kerawanan pangan

Kami menyediakan komitmen sebagai fondasi yang penting untuk penguatan koordinasi dan menjawab tantangan dalam masalah ketahanan pangan

Washington DC, AS (ANTARA) - Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian negara anggota G20 melalui Pertemuan G20 Joint Finance and Agriculture Ministers (JFAMM) yang pertama di Washington DC, Amerika Serikat, menyatakan kesiapan untuk memitigasi risiko atas kerawanan pangan.

"Kami menyediakan komitmen sebagai fondasi yang penting untuk penguatan koordinasi dan menjawab tantangan dalam masalah ketahanan pangan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di Washington DC, AS, Selasa waktu setempat.

Ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan kembali komitmen untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan, termasuk risiko kerawanan pangan.

Oleh karena itu, melalui JFAMM, G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan berbagai inisiatif lain.

Selain itu, G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk bekerja sama dengan inisiatif lainnya.

Selanjutnya, G20 mendukung peningkatan koordinasi untuk memastikan respon global yang selaras dalam menghadapi kerawanan pangan dan kerja sama dengan inisiatif multilateral lainnya.

Pertemuan itu juga setuju untuk mendelegasikan tugas kepada FAO dan Bank Dunia dalam pemetaan respons kebijakan global terhadap kerawanan pangan, melalui masukan dari pakar teknis dan organisasi internasional terkait lainnya untuk dilaporkan pada Pertemuan Musim Semi IMF-WB 2023.

Momentum penanganan ketahanan pangan juga akan terus dibangun menjelang KTT G20 pada November 2022. Forum juga terus menjaga solidaritas untuk mengatasi isu-isu penting dan meminimalisasi efek spillover, dan disertai dengan semangat konsensus, kolaborasi, dan kerja sama.

Berbagai inisiatif dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan global yang dihasilkan dari Presidensi G20 Indonesia akan terus dijalankan hingga Presidensi selanjutnya pada 2023 di bawah kepemimpinan India.

Sebelumnya, isu ketahanan pangan telah menjadi perhatian forum G20 melalui High-Level Seminar: Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity serta Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) ketiga pada Juli 2022.

Sementara itu, beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan.

Inisiatif itu antara lain UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.

Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta dolar AS dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan.

Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem
agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing.

"Pertemuan JFAMM pertama pada hari ini menjadi dasar koordinasi erat yang diperlukan di masa depan untuk menentukan cara terbaik dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan," katanya.