Kemenperin tingkatkan kemampuan adaptasi jajaran di kelas eksekutif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian berupaya mengoptimalkan kemampuan jajarannya untuk dapat merespons kondisi yang sedang terjadi di dunia, yang salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan Kelas Eksekutif Future Leaders.

”Kelas ini ditujukan kepada jajaran pimpinan Kemenperin yang wajib memiliki kemampuan dalam membaca data, menganalisis anomali, menginterpretasikan maksud, membuat kebijakan berbasis evidence, menyampaikan kepada pemangku kepentingan, melaksanakan tugas dengan cepat, dan mengevaluasi seluruh proses,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menperin menyampaikan hal itu saat membuka Kelas Eksekutif Future Leaders: Collaboration And Engagement In The Era Of Industrial Revolution yang dilaksanakan secara hibrid dari Jakarta.

Kelas tersebut ditujukan bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon I), para Pejabat Administrator (Eselon III), dan para Pejabat Fungsional Ahli Madya.

Menperin menyampaikan, setiap kebijakan yang disusun harus berdasarkan data, dapat dibuktikan dengan fakta, dan diselesaikan secara menyeluruh.

Peran jajaran Kemenperin sangat vital untuk mewujudkan visi Indonesia masuk dalam lima besar ekonomi dunia dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7 triliun dolar AS, pendapatan perkapita sebesar Rp320 juta/tahun, dan tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) pada 2045, atau 100 tahun sejak Indonesia merdeka.

Menurutnya, target besar ini harus dikawal, diawasi, dan dikelola secara baik. Bukan hanya mampu membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga mampu membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan.

Kemenperin memiliki target besar yang telah ditetapkan bersama, meliputi implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 pada tujuh sektor industri prioritas, program substitusi impor hingga 35 persen pada 2022, dan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan potensi belanja barang dan modal dari pemerintah sekitar RP546,5 triliun.

“Untuk itu, kita harus memiliki destination statement yang jelas dalam mencapai hal tersebut dan tidak bisa bekerja lagi menggunakan cara-cara seperti biasa,” tegas Agus.

Langkah tersebut menuntut perubahan pola kerja serta organisasi yang lebih cekatan, kolaboratif, dan tanpa sekat. Juga ditambah pengambilan keputusan yang harus cepat serta meninggalkan pola kepemimpinan gaya lama.

Kondisi tersebut mutlak diperlukan untuk menjalankan program dan kebijakan untuk pengembangan sektor industri yang membutuhkan interkoneksi rantai pasok melalui ekosistem yang terhubung secara digital sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Di sini, kolaborasi antarpihak dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dengan memaksimalkan konsep pentahelix yang melibatkan banyak peran. Sehingga jajaran Kemenperin harus dapat mewujudkan ekosistem industri manufaktur berupa sinergi pentahelix yang terdiri atas Pemerintah (Pusat dan Daerah), Industri (Kecil, Menengah, Besar), Rantai Pasok/Nilai Industri, Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset, serta Komunitas/Asosiasi/Profesional,” jelas Menperin.

Profesor Rhenald Kasali yang merupakan akademisi, praktisi bisnis, sekaligus pendiri Rumah Perubahan hadir sebagai pembicara. Ia menyampaikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan jenjang karir yang panjang, sehingga perlu untuk terus beradaptasi agar bisa bertahan, tidak hanya bekerja sesuai kebiasaan.

Adanya disrupsi mengubah banyak hal dalam waktu cepat, sehingga reformasi birokrasi dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta orientasi terhadap outcome.

Disrupsi mengakibatkan perubahan mendasar, termasuk dalam hal ketenagakerjaan. Sehingga, di masa ini tidak hanya dibutuhkan kemampuan managing, namun juga untuk melakukan orchestrating dengan memanfaatkan sumber daya dari berbagai sumber.

“Mengenai agility atau kelincahan yang disebutkan oleh Bapak Menteri, terdapat lima prinsip, yaitu speed over perfection, flexibility over planning, empowerment over hierarchy, learning over blaming, serta resource modularity,” jelasnya.

Baca juga: Kemenperin targetkan sejuta industri kecil miliki sertifikat TKDN
Baca juga: Kemenperin: Pengawasan belanja produk lokal perlu sistem terintegrasi
Baca juga: Kemenperin fokus pacu daya saing industri keramik