Pemkab Malteng minta dukungan TNI pulangkan korban konflik Haruku

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah meminta dukungan pengamanan dari TNI mengenai rencana pemulangan warga Negeri Kariuw, Pulau Haruku, yang saat ini berada di tempat pengungsian setelah terjadi konflik sosial pada 26 Januari 2022.

"Terkait rencana pemulangan warga Kariuw ke kampung mereka pada Desember 2022, kami berharap dukungan TNI khususnya Kodam XVI/Pattimura untuk ikut mengawal pemulangan itu," kata Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy dalam keterangannya diterima ANTARA di Ambon, Maluku, Selasa.

Permohonan itu telah disampaikan langsung Muhamat Marasabessy saat bertemu dan menjamu Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayor Jenderal TNI Ruruh Aris Setyawibawa bersama sejumlah jajarannya di Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Senin (10/10) malam.

Muhamat mengatakan sejak dilantik sebagai penjabat bupati oleh Gubernur Maluku Murad Ismail pada 12 September 2022, dirinya terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, mengenai penyelesaian konflik sosial di wilayah Haruku.

Penyelesaian konflik sosial antara warga Pelauw-Kariuw, Pulau Haruku menjadi perhatian serius Pemkab Maluku Tengah untuk segera diselesaikan, apalagi sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat dan Pemprov Maluku.

"Oleh karena itu, terkait rencana pemulangan warga Kariuw yang saat ini ditampung di Negeri Aboru pada Desember 2022, saya meminta dukungan Pangdam Pattimura untuk membantu memperkuat pengamanan di Pulau Haruku, termasuk pengamanan daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, sehingga konflik antarwarga tidak terjadi lagi," katanya.

Ia juga meminta penambahan personel TNI untuk membantu Polri dalam pengamanan di Pulau Haruku sehingga rencana rekonsiliasi dan pemulangan warga Kariuw dari lokasi pengungsian dapat berjalan lancar.

Pada kesempatan itu, Pangdam XVI/Pattimura Mayor Jenderal TNI Ruruh Aris Setyawibawa menyatakan siap mendukung berbagai upaya dan langkah yang dilakukan Pemkab Maluku Tengah dalam penyelesaian konflik di Pulau Haruku.

"Saya siap mendukung berbagai upaya penyelesaian konflik, termasuk di Pulau Haruku yang direncanakan oleh penjabat bupati," katanya.

Pangdam menambahkan Kodam Pattimura akan berkoordinasi dengan Polda Maluku mengenai pengamanan di Pulau Haruku menjelang pemulangan warga Kariuw dari lokasi pengungsian ke tempat asalnya.