G20 RI dorong negara adidaya dukung infrastruktur berkelanjutan

Anda harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia

Jakarta (ANTARA) - Presidensi G20 Indonesia mendorong negara adidaya untuk dapat berkontribusi mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan terutama pasca pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim yang juga disebabkan oleh negara adidaya.

“Anda harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia,” kata Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat, dalam acara T20 Special Event: Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF) yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin malam.

Sri Mulyani menegaskan meski negara-negara adidaya masih dapat beroperasi dan menikmati kekayaannya namun masalah perubahan iklim pasti tidak bisa diatasi sendiri.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim membutuhkan dana yang sangat besar dan komitmen dalam jangka menengah hingga panjang.

Oleh sebab itu, Presidensi G20 Indonesia meyakinkan negara anggota untuk tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Presidensi G20 Indonesia pun menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan membutuhkan kontribusi semua negara termasuk oleh lembaga Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat dioptimalkan terutama melalui peningkatan kapasitas MDB termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal atau Capital Adequacy Framework (CAF).

Reviu CAF sendiri bertujuan untuk mengoptimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar bagi pendanaan pembangunan para negara anggota.

Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan beberapa inisiatif dalam konteks pembangunan berkelanjutan telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Inisiatif tersebut di antaranya seperti energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan.

“Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan, sejauh ini telah dilakukan berbagai diskusi dengan calon investor, MDB serta pemodal.

Diskusi ini dilakukan dengan harapan Indonesia dapat menampilkan satu bukti nyata dari komitmen terkait iklim pada KTT mendatang.