Gus Dur dan Akbar Tanjung Dukung Penundaan Eksekusi Tibo dkk

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung mendukung permintaan penundaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus kerusuhan Poso Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu menyusul pengajuan grasi kedua dan bukti baru (novum) yang diajukan mereka. "Sebaiknya eksekusi terhadap Tibo ditunda pelaksanaannya supaya jelas persoalannya," kata Gus Dur menjawab pers di sela-sela syukuran atas mulai membaiknya kesehatannya di rumahnya, Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Rabu. Menurut Gus Dur, saat ini polisi sedang memeriksa Kelompok 16 yang oleh Tibo dkk dilaporkan sebagai otak kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah. Oleh karena itu keberadaan Tibo masih diperlukan untuk membuktikan kebenaran bukti-bukti baru yang diajukannya itu. Pernyataan senada dikemukakan Akbar Tandjung. Menurut dia, sebaiknya eksekusi terhadap Tibo dan dua kawannya ditunda demi kepentingan mengungkap aktor intelektual yang sebenarnya dalam peristiwa kerusuhan Poso. "Setidaknya menunggu grasi kedua," katanya. Dukungan agar eksekusi terhadap Tibo dkk sebelumnya juga dilontarkan sejumlah tokoh maupun organisasi dengan alasan yang kurang lebih sama. Tokoh yang mendukung penundaan eksekusi itu antara lain Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua Komisi I Theo L Sambuaga dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Akil Muchtar. Fabianus Tibo, Domingus Da Silva, dan Marinus Riwu oleh Pengadilan Negeri Palu dijatuhi hukuman mati karena tuduhan dalang kerusuhan Poso pada tahun 2000, yang menewaskan ratusan orang. Sejumlah upaya hukum telah mereka tempuh, termasuk Peninjauan Kembali dan pengajuan grasi (pertama) ke Presiden, namun tidak mengubah keputusan hukuman mati tersebut. Theo Sambuaga, yang juga ketua DPP Partai Golkar, berpendapat, jika Tibo sudah terlanjur dieksekusi, sedangkan novum itu betul bahwa mereka bukan dalang kerusuhan Poso, akibatnya akan sangat fatal dari segi hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Dengan bahasa lain namun intinya sama dengan pendapat Theo, Gus Dur menyatakan, jika terlanjur dieksekusi dan ternyata Tibo bukan aktor utama maka hal itu bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintah. "Kalau terlanjur dieksekusi dan ternyata Tibo tak salah (bukan aktor utama), bisa tidak dipercaya pemerintah," kata Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB versi Muktamar Semarang tersebut.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006