PM Thailand perintahkan kontrol senjata lebih ketat usai pembantaian

Bangkok (ANTARA) - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha memerintahkan lembaga penegak hukum untuk memperketat aturan kepemilikan senjata dan menindak penggunaan narkoba setelah peristiwa pembantaian massal oleh seorang mantan polisi di sebuah pusat penitipan anak.

Sebanyak 36 orang termasuk 24 anak-anak tewas dalam serangan pisau dan senjata api oleh mantan polisi yang kemudian bunuh diri di Kota Uthai Sawan, yang berjarak 500 kilometer dari Bangkok.

Itu merupakan salah satu peristiwa pembunuhan massal oleh pelaku tunggal dengan jumlah korban tewas anak terbanyak sepanjang sejarah terkini.

Prayuth menginstruksikan pihak berwenang untuk secara proaktif mencari dan menguji penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan pejabat dan masyarakat, dan meningkatkan perawatan bagi para pecandu, kata juru bicara pemerintah Thailand Anucha Burapachaisri dalam sebuah pernyataan, Senin.

Dia juga memerintahkan pencabutan lisensi senjata dari pemilik terdaftar yang dilaporkan berperilaku dengan cara yang "mengancam masyarakat" dan "menciptakan kekacauan atau menyebabkan kerusuhan", kata Anucha.

Selain itu, PM Thailand akan menindak tegas penjualan senjata ilegal, penyelundupan senjata, dan penggunaan senjata api ilegal.

Pihak berwenang Thailand berencana untuk menarik senjata dari para pejabat dan petugas polisi yang telah menyalahgunakan senjata api mereka atau berperilaku agresif saat bertugas.

Pemeriksaan kesehatan mental secara teratur juga akan diperlukan bagi pemohon dan pemegang lisensi senjata, kata Kepala Polisi Jenderal Polisi Damrongsak Kittprapas kepada wartawan.

Kepemilikan senjata di Thailand tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Kepemilikan senjata ilegal, yang sejumlah besar dibawa dari negara-negara yang dilanda konflik, adalah hal biasa.

Sumber: Reuters