Bawaslu RI: Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia berjalan bagus

 

"Kami kira Indonesia punya adat, punya nilai, dan ide yang kemudian sampai sekarang masih bagus (untuk proses demokrasi peralihan kekuasaan)," kata Rahmat Bagja dalam rangkaian kegiatan Sidang Pleno Kelima "Global Network on Electoral Justice" (GNEJ), di Bali, Senin.

Jalan demokrasi dalam peralihan kekuasaan tersebut, katanya, harus dijaga dan dipertahankan demi keberlangsungan bangsa, stabilitas, keamanan, dan demokrasi itu sendiri.

Bagja mengatakan jika peralihan kekuasaan lewat demokrasi tidak dijaga, maka peralihan kekuasaan tersebut akan menemukan jalannya sendiri di luar konstitusi dan yang paling dikhawatirkan adalah lewat perang.

Baca juga: Bawaslu gelar Sidang Pleno Kelima GNEJ

"Namun, kalau tidak menggunakan jalan demokrasi, dia akan menemukan jalannya sendiri, apa itu, perang, dan itu yang paling bahaya," kata Bagja.

Tentunya, kata dia, tidak ada yang menginginkan jalan perang dalam proses peralihan kekuasaan, seperti yang pernah terjadi di beberapa negara.

"Jalan di luar konstitusional apa pun jalannya, jalan perang, yang paling mengerikan itu tidak boleh terjadi, (seperti kejadian) Arab Spring (sebagai proses peralihan di luar konstitusional," kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu menjadi tuan rumah menggelar Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) yang diselenggarakan di Bali, 9-11 Oktober 2022.

Baca juga: Bawaslu RI berupaya mereduksi kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024

Ada beberapa tema dalam sidang pleno kelima yang digelar tersebut di antaranya analisis mengenai pemilu yang penyelenggaraannya berlangsung pada saat pandemi COVID-19.

Kemudian, tema lain mengenai digital media dan disinformasi yang terjadi ketika proses pemilu berlangsung. Hal tersebut perlu menjadi konsentrasi agar setiap proses demokrasi yang berjalan menjadi lebih berkualitas.

Hal lainnya yang menjadi konsentrasi Forum GNEJ, kata dia, adalah strategi untuk membawa keadilan lebih dekat kepada pemilih.