Jakarta (ANTARA News) - Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCAP) di Jakarta, Rabu, menyelenggarakan pembahasan mengenai persektif gender dalam migrasi internasional dan regional untuk menyusun rekomendasi bagi dialog tingkat tinggi tentang Pembangunan dan Migrasi Internasional. "Melalui forum ini para delegasi memiliki kesempatan untuk mendiskusikan berbagai isu gender dan kecenderungan migrasi serta dampaknya bagi kondisi ekonomi dan sosial," kata Kim Hak-Su, Sekertaris Eksekutif UNESCAP. Menurut dia, dalam forum itu diharapkan dapat tercipta suatu pemahaman baru mengenai migrasi internasional dari perpektif gender sehingga menghasilkan suatu rekomendasi yang signifikan bagi dialog tingkat tinggi mengenai Pembangunan dan Migrasi Internasional yang akan diselenggarakan di New York pada September 2006. Dia mengatakan, isu gender dalam kasus migrasi internasional, terutama selalu berkaitan dengan perempuan. "Secara global, perempuan mewakili separuh dari imigran internasional bahkan di sejumlah negara memiliki porsi hingga 70 atau 80 persen dari keseluruhan," ujarnya. Walaupun secara umum, kata dia, migrasi memberikan dampak positif bagi perempuan karena seringkali membuat mereka lebih percaya diri dan lebih bebas, baik sebagai bagian dari anggota keluarga atau secara ekonomi, tetapi beberapa waktu terakhir jumlah perempuan pekerja migran yang tidak terlindungi cenderung meningkat sehingga menarik perhatian publik. "Terjadi peningkatan bukti-bukti bahwa mereka mengalami pelecehan dan eksploitasi," katanya. Oleh karena itu, kata dia, dalam dialog yang juga dihadiri oleh Meutia Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia diharapkan akan muncul sebuah ide substansial mengenai cara untuk membangun sensitivitas gender dan lingkungan yang kondusif pada migrasi internasional. Sidang komisi UNESCAP yang berlangsung 6-12 April 2006, merupakan pertemuan tingkat menteri yang dihadiri oleh 62 delegasi ESCAP yang terdiri atas 53 negara anggota dan sembilan anggota asosiasi. Sidang komisi kali ini memiliki nilai historis tersendiri mengingat bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah UNESCAP diselenggarakan pula Sesi Khusus Tingkat Tinggi bagi para Kepala Negara/Pemerintahan Negara-Negara Kepulauan Pasifik atau UNESCAP PLUS yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 April 2006. UNESCAP PLUS mengambil tema "Penguatan Kerjasama Asia-Pasifik dalam Pembangunan Negara Kepulauan Pasifik".Selain itu, mereka mendiskusikan berbagai kebutuhan khusus yang diperlukan oleh negara-negara Pasifik dalam rangka membangun negaranya dan untuk mengintegrasikan proses pembangunan Psifik dengan dinamika pembangunan Asia. Rangkaian pertemuan itu didahului dengan pertemuan pendahuluan Badan Khusus Negara-negara Sedang Berkembang di Kepulauan Pasifik (Special Body on Pacific Island Developing Countries) pada 4 dan 5 April 2006. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
