Malaysia dan Jepang bahas lebih jauh Kemitraan Strategis Komprehensif

Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Malaysia Syaifuddin Abdullah menerima Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi bersama delegasinya di Kuala Lumpur, Minggu, membahas lebih jauh Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara yang sebelumnya telah disepakati.

"Saya menyambut rekan Jepang saya, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dan delegasinya ke Malaysia, sebuah langkah yang berarti bagi penguatan hubungan antara Malaysia dan Jepang," kata Syaifuddin di akun Facebooknya.

Tahun 2022, Malaysia dan Jepang merayakan 65 tahun hubungan diplomatik serta 40 tahun Kebijakan Look East (DPT).

Ia mengatakan Malaysia menghargai dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh Jepang dalam upaya pembangunan di Malaysia.

Ia mengatakan menyusul pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Mei 2022, di mana kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral dari Kemitraan Strategis menjadi Kemitraan Strategi Komprehensif.

"Kami sepakat untuk mengadakan pertemuan antara Kementerian Luar Negeri kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam konteks pembangunan regional dan internasional, termasuk di bidang perdagangan dan investasi, teknologi digital, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, energi bersih dan pariwisata," ujar dia.

Ia memberikan apresiasi atas komitmen yang ditunjukkan dalam proses pendirian kampus cabang University of Tsukuba di Malaysia pada tahun 2024.

Selain itu, ia mengatakan dalam pertemuan tersebut juga membahas Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang akan membantu menghidupkan kembali perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Malaysia akan berpartisipasi dalam keempat pilar Kerangka Kerja IPEF, yang akan mempercepat transisi Malaysia ke ekonomi hijau, sejalan dengan aspirasi negara tersebut untuk mencapai target emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bersih pada tahun 2050.

"Kami juga menyinggung konflik di Myanmar serta perkembangan terkini di Korea Utara dan Ukraina," kata Syaifuddin.