China desak Barat tak politisasi Xinjiang lagi pascapenolakan HAM PBB

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China (MFA) mendesak negara-negara Barat tidak memolitisasi lagi isu tentang etnis minoritas Muslim Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang.

Desakan tersebut disampaikan MFA dalam keterangan persnya di Beijing setelah Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis (6/10), menolak usulan perdebatan tentang kondisi Uighur.

"Kami mendesak Amerika Serikat dan beberapa negara Barat meninggalkan manipulasi politik, disinformasi, dan tekanan," demikian pernyataan tertulis kejurubicaraan MFA di Beijing, Jumat.

MFA mengajak AS dan negara-negara Barat kembali ke jalur dialog dan kerja sama serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian HAM internasional.

"Berkali-kali fakta membuktikan bahwa memolitisasi masalah HAM dan melakukan standar ganda sangatlah tidak terpuji. Upaya membendung China dengan isu Xinjing bakal sia-sia belaka," katanya.

MFA menegaskan bahwa isu Xinjiang sama sekali bukan masalah HAM, melainkan masalah antiterorisme, tindak kekerasan, deradikalisme, dan anti-separatisme.

"Melalui kerja keras, di Xinjiang sudah tidak terjadi lagi peristiwa kekerasan dalam lima tahun berturut-turut. Berbagai etnis di Xinjiang mendapat perlindungan HAM secara maksimal," demikian MFA.

Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis menggelar pemungutan suara untuk mengadakan debat dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.

Dari 47 anggota, sebanyak 19 negara menolak usulan debat, 17 negara mendukung, dan 11 lainnya abstain.

Indonesia bersama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan di antara beberapa negara yang menolak usulan debat yang dibawa oleh AS, Kanada, dan Inggris itu ke Dewan HAM PBB.

"Ini adalah bencana dan benar-benar mengecewakan," kata Presiden Kongres Uighur Dunia (WUC) Dolkun Isa menanggapi hasil sidang Dewan HAM PBB tersebut.