Puan Maharani nilai Industri pertahanan potensi kerja sama RI-Turki

DPR RI menilai ini potensial karena kedua negara memiliki kemampuan industri pertahanan yang berbeda dan saling melengkapi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai industri pertahanan menjadi salah satu bidang kerja sama yang potensial untuk dikembangkan oleh Indonesia dan Turki, karena kedua negara memiliki kemampuan industri pertahanan yang saling melengkapi.

"DPR RI menilai ini potensial karena kedua negara memiliki kemampuan industri pertahanan yang berbeda dan saling melengkapi. DPR juga mendukung kesepakatan kedua negara yang akan mengembangkan join production untuk produk pertahanan, seperti (kendaraan tempur) Marine Assault Vehicle dan pesawat terbang," ujar Puan Maharani saat bertemu dengan Ketua DPR Turki Mustafa Sentop, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, di sela kegiatan The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).

Dengan demikian, Puan berharap perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Turki lebih diintensifkan, sehingga mampu pula menjajaki kerja sama di bidang industri pertahanan.

Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral itu, ia mendorong Indonesia dan Turki agar segera menyelesaikan rencana penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang pertahanan.

Puan lalu menyampaikan bahwa pada dasarnya hubungan yang baik antara Indonesia dan Turki telah terjalin sejak lama.

“Hubungan baik Indonesia dan Turki memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan dimulai jauh sebelum diformalkan pada tahun 1950, yaitu sejak tahun 1479 melalui pengukuhan Raden Patah sebagai Khalifatullah di Tanah Jawi oleh Sultan Turki,” ujarnya pula.

Ke depannya, kata Puan, kerja sama antara Indonesia dan Turki perlu berfokus pada sektor yang selama ini belum diperkuat, khususnya di bidang-bidang yang menjadi isu prioritas P20.

“Contohnya, ekonomi hijau melalui investasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk transisi ekonomi. Lalu, kerja sama ekonomi biru melalui kerja sama kelautan dan perikanan yang lebih optimal,” kata dia.

Berikutnya, ujar Puan lagi, adalah kerja sama terkait dengan ketahanan pangan melalui kerja sama di bidang modernisasi pertanian dan peternakan. Ada pula kerja sama terkait perubahan iklim dan transisi energi yang dapat dilakukan melalui pertukaran pengalaman, program pelatihan, proyek percontohan, pengenalan dan demonstrasi, alih teknologi dalam hal adaptasi, serta mitigasi perubahan iklim dan energi terbarukan.

“Selain itu, juga ada berbagai isu penting lainnya, seperti bidang kesehatan, isu kesetaraan gender, UMKM, dan perusahaan rintisan, kerja sama produk halal, dan pencapaian target perwujudan pembangunan berkelanjutan pada 2030 mendatang,” kata Puan.
Baca juga: Ketua DPR: P20 berkontribusi menyelesaikan tantangan global
Baca juga: Puan: DPR-Parlemen Belanda mainkan peran diplomasi demi perdamaian