Indonesia-Jepang sepakati kerja sama farmasi dan alat kesehatan

Tokyo (ANTARA) - Indonesia dan Jepang menyepakati kerja sama di bidang farmasi dengan menandatangani letter of intent (LoI) antara Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) dan Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Association of Japan (FPMAJ) di Osaka, Kamis (6/10).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua GPFI F Tirto Kusnadi dan Direktur Jenderal FPMAJ Toshihiko Miyajima dalam Forum Bisnis Farmasi dan Alat Kesehatan Indonesia Jepang yang disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi dan Konsul Jenderal Republik Indonesia Osaka Dina Sutikno.

Heri dalam sambutannya di Tokyo, Kamis, mengapresiasi kolaborasi antara asosiasi Indonesia dan Jepang sebagai langkah proaktif perwakilan Indonesia yang ada di Jepang.

Dia mengatakan salah satu tujuan dari penandatanganan LoI dalam forum bisnis tersebut adalah mendukung salah satu tema besar Presidensi G20, yakni memperkuat arsitektur kesehatan global.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung realisasi konkret kerja sama di pilar kesehatan global pada Presidensi G20 Indonesia,” katanya.

Menurut dia, industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia sebagai salah satu sektor yang potensial dengan nilai pasar mencapai 10,1 miliar dolar AS atau Rp153,5 triliun.

“Pertumbuhannya pun positif, dengan tercatat peningkatan 2,1 persen pada triwulan II tahun ini,” katanya.

Untuk itu, lanjut Heri, Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan industri farmasi dan alat kesehatan sebagai dua di antara tujuh sektor prioritas Indonesia dalam strategi Making Indonesia 4.0.

“Tentunya dengan begitu, akan ditawarkan berbagai insentif investasi dan kemudahan regulasi di sektor farmasi dan alat kesehatan Indonesia,” katanya.

Heri berharap penandatangan tersebut dapat membuka kerja sama ke depan yang semakin erat dan semakin luas, baik dalam hal peningkatan investasi, penyelenggaraan riset gabungan atau joint research, maupun kerja sama peningkatan kapasitas dan bidang kerja sama lainnya.

“Network (jejaring) yang kita bentuk saat ini harus dapat ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan bisnis dengan tindak lanjut yang konkret,” katanya.

Dia menyebutkan hingga saat ini telah diatur 38 pertemuan bisnis secara paralel dan lima lokasi kunjungan lapangan (site visit).

Selain itu, terdapat 14 delegasi bisnis Indonesia yang dibawa oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)

Heri memastikan Pemerintah Indonesia siap mendukung lewat berbagai kemudahan regulasi dan insentif investasi, tetapi peran pemerintah juga memerlukan dukungan para pengusaha sebagai pelaku di lapangan.

Dia juga mengajak para pengusaha Jepang untuk memanfaatkan kesempatan berbisnis yang terbuka lebar di Indonesia saat ini sebagai upaya bersama mempercepat pemulihan ekonomi kedua negara.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal FPMAJ Toshihiko Miyajima berharap dengan adanya penandatanganan LoI tersebut sektor farmasi dan kesehatan kedua negara akan lebih maju.

“Dua asosiasi telah bekerja sama dan bergandengan tangan bersama. Kami harapkan nantinya akan bisa lebih maju dan kerja sama bilateral ini lebih akrab. Ini adalah inovasi baru perkembangan di kedua negara,” katanya.

Menurut Toshihiko, kolaborasi tersebut merupakan inovasi antara kedua Indonesia dan Jepang guna mengamankan rantai pasok obat dan alat kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang menghantam dunia.

Baca juga: Jepang hibahkan alat kesehatan 550 juta yen
Baca juga: Indonesia-Jepang sepakati kerja sama bisnis biomassa Rp2,1 triliun
Baca juga: Indonesia-Jepang usung prinsip keberlanjutan sektor industri