Jakarta (ANTARA News) - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta pemerintah Indonesia berempati pada pengungsi muslim Rohingnya, Myanmar, dan bersikap bijak dalam menyelesaikannya dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan ukhuwah islamiyah.
Din yang sedang mengikuti World Summit on Peace di New York, Sabtu (31/1), dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan suku Rohingya sebenarnya sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan akibat kekejaman rezim militer Myanmar yang menolak mengakui keberadaan mereka.
"Saya meminta pemerintah RI untuk lebih berempati kepada saudara-saudara kita itu, dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk membantu mereka," katanya.
Indonesia diminta menangani masalah mereka dengan baik, dengan menampungnya sampai ditemukan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
"Kalau negara ini tidak mampu, Muhammadiyah siap bekerja sama membantu mereka," katanya.
Din juga meminta pemerintah untuk membicarakan masalah ini dalam KTT ASEAN akhir bulan ini di Thailand.
"Sudah saatnya kita mengangkat masalah ini ke forum regional. Kita selama ini terlalu lunak terhadap rezim militer di Myanmar. Tentu kita selalu berharap agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa mendatang," katanya.
Sebelumnya sejumlah pengungsi Rohingnya terdamparnya di Indonesia dan Thailand beberapa hari lalu.
Pada Jumat lalu, kelompok hak asasi manusia (HAM) Amnesti Internasional menyerukan kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan penindasan kepada orang Rohingya dan menyerukan negara-negara tetangganya untuk mematuhi kewajiban kemanusiaan mereka.
Militer Thailand dituduh mengusir ratusan Rohingya ke lautan dengan kapal-kapal yang berpelengkapan yang minim, dengan air dan pangan yang kurang pula. Tapi tuduhan ini dibantah keras oleh Thailand.
Tuduhan-tuduhan tersebut mengemuka pada awal bulan ini, setelah hampir 650 Rohingya berhasil diselamatkan di lepas pantai India dan Indonesia. Beberapa di antara Rohingya itu mengaku telah diserang oleh tentara Thailand.
Ratusan kapal atau perahu yang memuat Rohingya hingga kini masih diyakini hilang di lautan.
Badan pengungsi PBB pekan lalu secara resmi juga sudah meminta akses setelah adanya laporan-laporan, bahwa Thailand telah melepaskan lebih dari 1.000 anggota suku minoritas Rohingya yang beragama Islam ke laut lepas dengan kapal-kapal yang berperlengkapan kurang, termasuk sedikitnya bekal barang-barang kebutuhan.
Kitty McKinsey, wanita jurubicara UNHCR untuk Asia, mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya tidak pernah mendapat tanggapan dari pemerintah Thailand mengenai permintaan itu. (*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
