Surabaya (ANTARA News) - Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan oleh usaha kecil dan menengah (UKM) di Jawa Timur yang mengeluhkan beban biaya produksi yang meningkat dan menjadikan pebisnis bermodal kecil itu sulit berkembang, bahkan terancam bangkrut. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Sudirman SH MM saat dikonfirmasi ANTARA News di Surabaya Selasa mengakui bahwa pascakenaikan BBM, ada pengaruhnya terhadap UKM. Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki data pasti jumlah UKM yang bertahan maupun yang "teler" terkait kenaikan BBM ini. "BPS kini tengah mendata jumlah pasti UKM di Jatim, validisasi data oleh BPS ini diharapkan bisa mengetahui secara riil jumlah UKM," ujarnya. Sementara dari Malang dilaporkan, sedikitnya 10.000 UKM setempat terancam gulung tikar, akibat beban usaha dan biaya operasional yang meningkat tajam pascakenaikan harga BBM. Ia menjelaskan, pemerintah baik pusat (Dekop dan UKM), Pemprov hingga Pemkab/Pemkot sudah menyediakan dana untuk membantu UKM di daerah masing-masing, terkait kenaikan BBM. Seperti dari pusat menyediakan dana PKPS (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi) BBM untuk Jatim tahun 2005 sebesar Rp13,2 miliar. Tahun 2006 Jatim kembali mendapat dana PKPS BBM Rp31,6 miliar, diperuntukan bagi 316 koperasi simpan pinjam, dimana satu koperasi mendapat alokasi Rp100 juta. Belum lagi masing-masing Pemkab/Pemkot menyediakan bantuan lunak bagi UKM, seperti Kabupaten Sidoarjo menyediakan Rp5 miliar. "Jadi UKM yang memerlukan dana bisa pinjam modal ke koperasi dengan bunga hanya enam persen per-tahun. Bisa jadi UKM yang terancam bangkrut tersebut tidak tahu atau belum memanfaatkan pinjaman lunak yang ada di koperasi simpan pinjam, atau bisa saja UKM itu belum menjadi anggota koperasi," ucapnya. Program lainnya untuk UKM, menurut Sudirman ialah pembentukan lembaga keuangan mikro di setiap Kecamatan. Di Jatim punya 5.000-an, namun umumnya berada di kota, padahal lembaga ini diperlukan bagi Kecamatan yang jauh dari perkotaan. Secara nasional hingga tahun 2009 dibentuk 5.700 lembaga keuangan mikro setiap Kecamatan ini. Untuk Jatim Kecamatan luar kota yang sudah mempunyai lembaga ini baru separuh atau sekitar 300 dari 600-an yang sudah ada. Data yang ada saat ini, di Jatim tercatat sekitar 2,3 juta UKM, namun yang sudah memiliki ijin usaha 600 ribuan UKM. "data pasti setelah BPS melakukan validisasi, baru jelas," demikian Sudirman.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
