Kurangnya pendanaan jadi fokus perundingan iklim pra-COP27

Kinshasa (ANTARA) - Sejumlah pembicara utama dalam perundingan iklim di Kinshasa pada Senin (3/10) menyinggung negara-negara kaya karena gagal memenuhi janji pendanaan 100 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp1,52 kuadriliun) per tahun untuk negara-negara berkembang.

Mereka mengingatkan bahwa pendanaan yang adil dibutuhkan untuk menghindari hal terburuk dalam krisis iklim.

Belasan menteri dan delegasi senior berada di Republik Demokratik Kongo pada pekan ini untuk menghadiri pertemuan akhir sebelum KTT iklim COP27 pada November, di mana negara-negara yang lebih rentan berharap dapat mendorong kompensasi atas kerugian yang terkait dengan bencana iklim.

"Pendanaan yang tersedia saat ini sangat kecil sehubungan dengan besarnya bencana yang dihadapi dan akan dihadapi oleh negara-negara dan orang-orang yang rentan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed pada awal acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Mesir, yang menjadi tuan rumah COP27, mengupayakan cara untuk memasukkan kompensasi kerugian dan kerusakan dalam agenda formal tersebut - sebuah tugas yang diperumit oleh kewaspadaan negara-negara industri terhadap kewajiban yang mungkin mereka hadapi.

"Kegagalan untuk bertindak atas kerugian dan kerusakan akan menyebabkan lebih banyak hilangnya kepercayaan dan lebih banyak kerusakan iklim," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York pada Senin.

"Komitmen kolektif pemerintahan G20 terlalu sedikit dan terlalu terlambat," ujar Guterres.

Dia juga menyerukan kepada lembaga-lembaga keuangan internasional bahwa: "Selain mengejar inisiatif mereka sendiri, mereka harus mengintensifkan upaya untuk memanfaatkan peningkatan besar-besaran yang diperlukan dari pendanaan pihak swasta sebagai investor dan pengambil risiko utama."

Di Kinshasa, Mohammed dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menyoroti kegagalan untuk memenuhi janji pendanaan 100 miliar dolar AS per tahun untuk negara-negara berkembang, yang hanya sebagian terpenuhi dan akan berakhir pada 2025.

Mohammed juga mengkritik kekurangan lebih dari 50 persen dana senilai 356 juta dolar AS (sekitar Rp5,43 triliun) yang dijanjikan untuk dana adaptasi iklim pada COP26 tahun lalu.

Pertemuan Pra-KTT tersebut bertujuan untuk menjadi forum bagi negara-negara untuk membentuk agenda negosiasi di Mesir dan meningkatkan peluang kemajuan.

Saat menyambut para delegasi, Menteri Lingkungan Kongo Eve Bazaiba mengatakan dirinya prihatin tentang kegagalan negara-negara untuk memenuhi komitmen penanganan perubahan iklimnya yang terus berlanjut dan telah menjadi hal biasa.

Sebelumnya, Bazaiba mengatakan kepada Reuters bahwa fokus pertemuan pra-KTT adalah untuk membahas tentang upaya negara-negara terkaya dan negara-negara industri untuk mengambil tanggung jawab keuangan atas peran mereka dalam krisis iklim.

"G20 bertanggung jawab atas 80 persen polusi di dunia," katanya dalam sebuah wawancara pada Sabtu. "Perdebatan yang sesungguhnya dari pra-COP dan COP27 ini adalah tanggung jawab negara-negara yang mengeluarkan polusi."

Sumber: Reuters