"Saya yakin jika seluruh dinas bersinergi membuat kegiatan kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, pasti bisa," ungkap Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Selasa.
Menurutnya, Pemkab Bogor bahkan telah menyisihkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk menstimulus masyarakat miskin melalui berbagai program yang berkaitan dengan sektor perekonomian.
Iwan menerangkan, dua persen DTU dengan nominal sekitar Rp14 miliar itu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Baca juga: Mensos: Bansos untuk masyarakat miskin tak hanya melalui Kemensos
Baca juga: 135.345 penduduk DKI Jakarta tergolong miskin ekstrem
Beberapa strategi yang disiapkan yaitu menyalurkan bantuan sosial kepada 1.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kemudian, menggelar operasi pasar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
"Selanjutnya, optimalisasi satgas pangan, percepatan realisasi APBD untuk Samisade, penyaluran bantuan dan insentif untuk RT, RW, guru madrasah, guru ngaji, guru diniyah, penyuluh agama, dan upaya lainnya," paparnya.
Meski begitu, ia juga sedang memeriksa silang terhadap data kemiskinan ekstrem yang dirilis oleh pemerintah pusat itu, sehingga penanganan yang dilakukan oleh Pemkab Bogor bisa tepat sasaran.
"Kami minta waktu dua pekan dari sekarang, minta data warga miskin ekstrem sesuai nama dan alamat (by name by addres) dan kita mengeroyok yang miskin ekstrem itu supaya bisa keluar, dari semua sektor," papar Iwan.
Ia mengatakan siap berkoordinasi dengan kementerian secara intens untuk menuntaskan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
"Data dari sana ada 73 ribu penduduk miskin ekstrem, miskin benar-benar pendapatannya hanya Rp29 ribu sehari. Yang bicara itu kementerian, kami siap untuk menindaklanjuti di dinas," ujarnya.
Baca juga: BPS akan lakukan pendataan penduduk miskin ekstrem
Baca juga: Bappeda Karawang: Miskin ekstrem tersebar di pedesaan dan pertanian
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
