Pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai masalah yang mendesak.Jakarta (ANTARA) - Hasil Survei dari Indikator Politik Indonesia pada 13 sampai 20 September 2022 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mayoritas merasa cukup atau sangat puas dengan kerja presiden sekitar 67 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (Indikator) Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei secara daring sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Minggu.
Sementara itu, yang menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali mencapai 30,8 persen.
Burhanuddin menyebut alasan paling utama yakni sebanyak 38,9 mayoritas publik merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi ialah memberi bantuan kepada rakyat kecil.
"Jadi, mungkin salah satu yang menyebabkan kepuasan itu adalah kebijakan semacam BLT (bantuan langsung tunai) atau sejenisnya yang membuat masyarakat masih bisa menyatakan kepuasan kepada kinerja Presiden, yang kedua adalah membangun infrastruktur dan seterusnya," ujarnya.
Alasan paling utama sebanyak 35,2 persen masyarakat yang kurang atau tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi dilatarbelakangi karena harga kebutuhan pokok meningkat dan 17,4 persen lainnya karena alasan bantuan tidak merata.
"Kepuasan terhadap kinerja Presiden sedikit mengalami kenaikan daripada survei awal September setelah kenaikan harga BBM dari 63 persen ke 67 persen. Namun, dibanding survei bulan lalu sebelum kenaikan harga BBM, approval Presiden sedikit mengalami penurunan," tuturnya.
Hasil survei menyatakan bahwa mayoritas masyarakat, sebanyak 42,9 persen, menyatakan masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional 5 tahun ke depan ialah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok.
"Dari 10 orang, empat di antaranya menyebut pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai masalah yang mendesak," ucapnya.
Sebanyak 16 persen masyarakat menginginkan masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional 5 tahun ke depan adalah menciptakan lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran.
"Yang ketiga mengurangi kemiskinan jadi top three isunya itu isu ekonomi, yang berikutnya dengan selisih tipis adalah pemberantasan korupsi," kata Burhanuddin.
Survei dari Indikator Politik Indonesia ini dengan populasi survei yang terdiri atas warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni mereka yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling yang diikuti sebanyak 1.200 responden. Wawancara secara tatap muka dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas masyarakat tidak setuju kenaikan BBM
Baca juga: Indikator: Perlu instrumen lain ukur kinerja lembaga penegak hukum
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
