Anak perusahaan Singapore Telecommunications (Singtel) itu didesak untuk meningkatkan upaya pemberitahuan kepada 10.200 pelanggan yang data pribadinya diretas.
"Kita seharusnya tidak berada dalam posisi seperti ini, tetapi Optus telah menempatkan kita di sini," kata Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil dalam acara jumpa pers yang disiarkan di televisi dari Melbourne.
"Saat ini sangat penting bagi masyarakat Australia untuk bersikap lebih hati-hati karena mereka bisa melindungi diri sendiri dari kejahatan keuangan," katanya.
Jumlah pelanggan Optus yang terdampak oleh peretasan terbesar dalam sejarah Australia itu setara dengan 40 persen populasi negara tersebut.
Optus belum mengomentari pernyataan pemerintah itu.
Perusahaan itu menerbitkan pernyataan maaf satu halaman penuh di koran-koran Australia pada Sabtu (1/10) atas peretasan "merusak" yang pertama kali dilaporkan pada 22 September.
Seseorang tak dikenal kemudian mengunggah di internet bahwa pihaknya telah merilis data pribadi 10.000 pelanggan Optus dan akan terus melakukannya setiap hari sampai mereka menerima 1 juta dolar AS (Rp15,3 miliar).
Operasi Kepolisian Australia untuk mencari orang tersebut atau orang-orang di balik peretasan itu membuat "kemajuan yang baik", kata O'Neil.
Kepolisian akan memberikan pembaruan informasi pekan ini, katanya menambahkan.
Namun, dia mengatakan Optus perlu berbuat lebih banyak dengan menelepon langsung, bukan cuma lewat surel, orang-orang yang data identitasnya dirilis secara daring agar mereka tahu risikonya.
O'Neil mendesak mereka yang telah diberi tahu oleh Optus untuk membatalkan paspor mereka atau kartu identitas lain dan membuat dokumen identitas baru secepat mungkin.
Lima hari setelah diminta, Optus belum menyerahkan informasi kepada pemerintah tentang daftar pelanggan yang memberikan data kartu kesehatan Medicare atau informasi sosial lainnya saat menjadi pelanggan Optus, kata Menteri Layanan Pemerintah Bill Shorten.
"Kami meminta Optus untuk memahami bahwa peretasan ini telah menciptakan masalah sistemik bagi 10 juta warga Australia terkait identitas pribadi mereka," katanya dalam konferensi pers gabungan.
"Kami tahu bahwa Optus sedang berusaha semampu mereka, tetapi hanya mengatakannya tidaklah cukup," kata Shorten.
"Sekarang ini menjadi hal yang penting untuk melindungi privasi warga Australia dari para penjahat," katanya.
O'Neil mengatakan Australia perlu mereformasi undang-undang keamanan sibernya agar pemerintah memiliki wewenang lebih besar untuk mengatasi insiden-insiden darurat seperti yang dialami pelanggan Optus saat ini.
Sumber: Reuters
Baca juga: Australia: Optus harus bayar penggantian data korban peretasan
Baca juga: Operator seluler Australia dituntut karena internet lambat
Pakar TI ingatkan warganet tidak beri panggung untuk aksi
Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2022
