261 warga Malaysia korban sindikat penipuan kerja diselamatkan

Kuala Lumpur (ANTARA) - Sebanyak 261 warga negara Malaysia yang menjadi korban sindikat penipuan penawaran kerja di luar negeri berhasil diselamatkan dan sejauh ini 171 di antaranya dipulangkan ke negaranya.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pernyataan melalui akun resmi media sosialnya yang diakses dari Kuala Lumpur, Sabtu, mengatakan sebanyak 13 warga Malaysia yang merupakan korban kejahatan sindikat penipuan penawaran kerja di Kamboja berhasil dipulangkan pada Jumat (30/9), dengan pesawat komersial.

Menurut dia, sebanyak 261 korban penipuan tersebut sudah berhasil diselamatkan. Dan total 171 orang, termasuk 13 yang terbaru, berhasil dipulangkan ke Malaysia.

Selain itu, ia mengatakan ada sekitar 90 warga Malaysia yang saat ini masih menunggu repatriasi.

Pemerintah Malaysia membentuk komite khusus yang terdiri dari 9 kementerian dan lembaga, mulai dari Departemen Perdana Menteri (JPM), Departemen Kejaksaan Agung (AGC), Kementerian Dalam Negeri (KDN), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM), Departemen Imigrasi Malaysia (JIM), Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-Kom), Kementerian Sumber Daya Manusia (KSM), Kementerian Pemuda dan Olahraga (KBS) dan Komisi Komunikasi dan Multimedia (SKMM) untuk menangani isu sindikat penipuan penawaran kerja tersebut.

Untuk penanganan isu tersebut, ia mengatakan Kementerian Luar Negeri (KLN) telah melakukan pertemuan dengan kepala perwakilan negara-negara terkait pada Jumat (30/9). Pertemuan itu bertujuan menginformasikan sikap Pemerintah Malaysia yang peduli dan memandang serius permasalahan itu.

Selain itu, ia mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya berkelanjutan pemerintah untuk mendapatkan kerja sama negara-negara yang terlibat dalam mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan warga negara mereka yang menjadi korban kejahatan dari sindikat penipuan penawaran kerja.

Menurut dia, masing-masing kepala delegasi asing telah menyatakan komitmen pemerintah mereka untuk menjalin kerja sama yang erat dalam menangani persoalan itu. Pada saat yang sama Kepala Perwakilan Malaysia di Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand diminta untuk terus bekerja menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan tuntas.

Dengan PDRM, KLN mengupayakan kerja sama lebih erat dengan pemerintah negara-negara di mana warga negara mereka menjadi korban penipuan. Sedangkan dengan K-Kom akan ada rencana komunikasi yang lebih komprehensif untuk memberi paparan dan kesadaran pada publik dan kelompok sasaran agar tidak mudah tertipu dan terjebak oleh sindikat tersebut.