harus ada upaya untuk mengeliminasi calo-calo pemberangkatan PMI ilegalTulungagung, Jatim (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan segera membentuk jaringan relawan hingga tingkat kecamatan di daerah-daerah "kantong" pekerja migran, termasuk Tulungagung, demi mengantisipasi pergerakan PMI ilegal.
"Pengawasan hingga level kecamatan dan desa ini penting untuk mencegah pengiriman pekerjaan migran ke negara tujuan secara ilegal. Harus ada upaya untuk mengeliminasi calo-calo pemberangkatan PMI ilegal tersebut," Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor saat berkunjung di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat.
Untuk itu, ia mengimbau agar lembaga kementerian terkait tidak menggampangkan memberikan izin, termasuk dalam penerbitan paspor kepada calon PMI ilegal dengan alasan-alasan tertentu, sehingga calon PMI yang mendapatkan hasutan jalur ilegal bisa di eleminasi/digugurkan.
Di Tulungagung sendiri ada enam Kecamatan yang rawan menjadi kantong PMI ilegal.
Baca juga: Kasus PMI ilegal dari NTB alami penurunan
Baca juga: Polisi gerebek penampungan 16 calon PMI akan dikirim ke Malaysia
Afriansyah menjelaskan, PMI yang berangkat melalui jalur ilegal sangat besar kemungkinan mendapatkan berbagai bentuk kekerasan, sedangkan negara hanya bisa memberikan jaminan perlindungan dan memastikan PMI ilegal.
"Ketika memberangkatkan PMI legal tentu kami memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada mereka," jelasnya.
Kasus PMI ilegal sebagian besar terjadi di wilayah Malaysia dan Timur Tengah.
Meski diakui kasus kekerasan pada PMI sudah menurun dibanding beberapa tahun terakhir.
“Memang ada beberapa negara yang masih kami larang untuk pengiriman PMI. Karena kami masih merapikan hubungan kerja sama dengan negara tersebut. Seperti jangan sampai ada kasus hukuman pancung kepada PMI,” terang Afriansyah.
Baca juga: BP2MI sebut korban kekerasan kerja mayoritas PMI ilegal
Afriansyah menjelaskan, PMI yang berangkat melalui jalur ilegal sangat besar kemungkinan mendapatkan berbagai bentuk kekerasan, sedangkan negara hanya bisa memberikan jaminan perlindungan dan memastikan PMI ilegal.
"Ketika memberangkatkan PMI legal tentu kami memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada mereka," jelasnya.
Kasus PMI ilegal sebagian besar terjadi di wilayah Malaysia dan Timur Tengah.
Meski diakui kasus kekerasan pada PMI sudah menurun dibanding beberapa tahun terakhir.
“Memang ada beberapa negara yang masih kami larang untuk pengiriman PMI. Karena kami masih merapikan hubungan kerja sama dengan negara tersebut. Seperti jangan sampai ada kasus hukuman pancung kepada PMI,” terang Afriansyah.
Baca juga: BP2MI sebut korban kekerasan kerja mayoritas PMI ilegal
Baca juga: Polda Kepri tangkap PMI ilegal yang masuk Batam secara ilegal
Baca juga: Polda Sumut menetapkan lima tersangka kasus PMI ilegal ke Kamboja
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
