BRIN: Teknologi desalinasi sebagai solusi krisis air bersih

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rachmat Fajar Lubis mengatakan teknologi desalinasi untuk mendapatkan air bersih yang bisa dikonsumsi dari air laut dapat menjadi salah satu solusi krisis air bersih bagi kebutuhan rumah tangga.

"Kalau pesisir, desalinasi menjadi salah satu solusi," kata Rachmat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Periset di Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN itu menuturkan teknologi desalinasi berfungsi menghilangkan kadar garam berlebih dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi.

Prinsip kerja teknologi tersebut adalah dengan memanaskan air laut untuk menghasilkan uap air. Kemudian, uap air dikondensasi untuk menghasilkan air bersih.

"Nusa Tenggara Barat pesisir kaya dengan matahari. Air laut diuapkan, uapnya ditampung," ujar Rachmat.

Untuk mengantisipasi krisis air bersih saat daerah mengalami kekeringan, masyarakat juga dapat melakukan pemanenan air hujan pada saat musim hujan dengan menampung sebanyak-banyaknya air hujan dalam wadah yang lebih besar.

Pengembangan air perpipaan juga menjadi solusi lain yang efektif untuk menjaga ketersediaan air bagi penduduk. Namun, perlu dilakukan identifikasi dan eksplorasi sumber air di daerah tersebut dan distribusi yang tepat hingga ke rumah-rumah warga.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan status darurat kekeringan di daerah itu belum dicabut dan diberlakukan hingga Desember 2022.

"Meski sudah turun hujan, warga masih mengalami kekurangan air bersih. Namun demikian, jika hujan sudah merata dan warga tidak lagi kekurangan air bersih, kita turunkan statusnya," kata Kepala BPBD Lombok Tengah H Ridwan Maruf di Praya, Jumat (23/9).

Setiap hari BPBD menyalurkan air bersih hingga 10 tangki ke beberapa desa sesuai dengan permintaan. Stok bantuan air bersih juga masih tersedia sehingga masyarakat yang membutuhkan air bersih bisa mengajukan permintaan melalui pemerintah desa masing-masing.