Bawaslu RI berupaya mereduksi kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berupaya mereduksi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Hadirnya Bawaslu itu untuk meredusir kecurangan. Nah kita menjaga semua agar 'on the track'," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Benarkah Pemilu 2024 Akan Curang?' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tidak mungkin bisa hilang karena kontestasi pemilu sangat kompetitif.

Baca juga: Bawaslu imbau masyarakat hindari polarisasi gunakan isu SARA

"Tidak mungkin dihilangkan (kecurangan), itu hal yang mustahil, pasti ada kecurangan karena kompetisi begitu kompetitif," kata Bagja.

Namun demikian, Bawaslu hadir untuk mereduksi indikasi kecurangan saat pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Menurut dia, ada beberapa pelanggaran yang kerap kali dilakukan partai politik, antara lain, kampanye di tempat keagamaan, kampanye di tempat pendidikan, dan politik uang atau "money politic".

Baca juga: Mengubah persepsi untuk mengakhiri budaya politik uang
Baca juga: Ketua Bawaslu hanya sepakati kampanye dalam bentuk debat di kampus

"Kalau politik uang pada tahun ini, kayaknya enggak mungkin karena membutuhkan biaya yang besar," ujarnya.

Dia menambahkan Bawaslu akan mengintensifkan pengawasan pada masa kampanye, akhir kampanye, dan tiga hari sebelum pemungutan suara karena parpol biasanya akan "meyakinkan" para pemilihnya untuk memilih salah satu partai atau salah satu pasangan calon.

Bawaslu tidak mempermasalahkan bila para politisi saling mengkritisi karena itu merupakan hal yang wajar menjelang pesta demokrasi seperti ini.

"Silakan saling mengkritisi atau berdebat asal tidak menyinggung politisasi SARA," ucap Bagja.