Jakarta (ANTARA) - Krisis ekonomi global yang dipicu persoalan pangan dan energi memang berpengaruh terhadap seluruh lini usaha di Indonesia. Namun demikian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia layanan terminal kendaraan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau juga dikenal dengan Indonesia Port Car Corporation (IPCC), justru membukukan kinerja positif.
Sebagai anak usaha Pelindo yang mengelola pelabuhan khusus kendaraan, IPCC masih menjadikan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama untuk memobilisasi kendaraan baik untuk mendukung aktivitas ekspor maupun pengiriman di dalam negeri.
Keberadaan produsen otomotif (agen tunggal pemegang merek/ ATPM) di Jabodetabek memberi nilai tambah tersendiri bagi IPCC Tanjung Priok mengingat aktivitas bongkar muat menjadi lebih mudah dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya.
Pandemi COVID-19 memang memberi dampak bagi sektor otomotif terlihat dari produksi 2020 yang hanya terealisasi 690.000 unit. Namun, sektor ini mampu pulih dengan cepat, bahkan berdasarkan data tahun 2021 angkanya mendekati sebelum pandemi rata-rata di atas 1.200.000 unit yakni mencapai 1.122.000 unit
Memasuki tahun 2022 di tengah krisis ekonomi global, sektor otomotif masih mampu unjuk gigi. Berdasarkan data sampai dengan Juli 2022 produksi otomotif nasional mencapai 781.000 unit atau lebih tinggi dibandingkan Juli 2021 sebanyak 589.000 unit.
Ekspor mobil melalui IPCC Tanjung Priok juga mampu pulih dengan cepat. Sebelum pandemi tahun 2019, angka ekspor mobil rakitan (completly knocked down/ CKD) dan utuhan (completly built up/ CBU) masing-masing 332.000 dan 551.000 unit. Saat puncak pandemi tahun 2020 capaian CKD dan CBU masing-masing turun jadi 232.000 dan 57.000. Kemudian pada 2021 kembali pulih, masing-masing jadi 295.000 dan 92.000 unit.
Sedangkan di saat krisis global, ekspor CKD dan CBU juga tetap mengalami kenaikan terlihat dari data Januari - Juli 2021 dengan Januari - Juli 2022, yakni dari 62.000 dan 61.000 menjadi 166.000 dan 242.000.
Menurut Direktur Utama IPCC, Rio TN Lasse, negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti Saudi Arabia, Afrika, Uni Emirat Arab, Kuwait tidak mengenal pandemi dan krisis global. Kondisi demikian membuat ekspor mobil bisa pulih dengan cepat.
Kalaupun terjadi penurunan pada puncak pandemi, hal itu lebih dikarenakan produsen otomotif tanah air harus mengurangi produksi karena adanya pembatasan-pembatasan terkait penanganan kesehatan.
Tak hanya itu, pada saat krisis global yang dipicu persoalan energi dan pangan ternyata tidak berpengaruh terhadap sejumlah komoditas berbasis ekspor seperti perkebunan dan batubara yang justru mengalami lonjakan permintaan.
Kondisi ini memberikan nilai tambah bagi pelabuhan IPCC Tanjung Priok karena saat ini permintaan mobilisasi kendaraan berat baik truk maupun traktor justru mengalami kenaikan terutama untuk tujuan Sumatera dan Kalimantan.
Di sini, penting bagi perusahaan di Indonesia termasuk BUMN berpikir cepat bagaimana mengubah tantangan akibat faktor global menjadi suatu peluang.
Pengembangan
Dalam mendorong pemerataan pembangunan maka konektivitas memegang peranan penting terutama untuk memobilisasi alat-alat berat termasuk alutsita (alat utama sistem senjata) dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Pengembangan pelabuhan khusus kendaraan untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia menjadi suatu keharusan ke depan. Dengan bergabungnya pelabuhan-pelabuhan ke dalam holding Pelindo tentunya akan memudahkan bagi IPCC memperluas jangkauan.
Memang, tak semua pelabuhan di Indonesia cocok sebagai terminal kendaraan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi IPCC untuk menyusun skala prioritas memperluas jangkauan dengan membangun hub satelit.
Indonesia kini sudah memiliki empat terminal utama kendaraan yakni di Belawan, Makassar, Gresik Surabaya, dan Panjang Lampung.
Saat ini tengah dijajaki perluasan Balikpapan atau Banjarmasin dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara. Pembangunan terminal di kedua kota itu juga menjadi bagian krusial ke depan, mengingat Kalimantan memiliki potensi ekonomi jangka panjang yakni di sektor tambang dan perkebunan. Terminal akan lebih diarahkan untuk kargo mobil dan alat berat.
Dengan pengalaman mendukung mobilisasi alat berat termasuk mengirim lokomotif berikut gerbong kereta ke seluruh wilayah Indonesia, seharusnya dukungan terhadap pembangunan IKN bukan lagi menjadi hal yang sulit.
Tak hanya itu, perluasan dalam mendukung konektivitas seluruh wilayah Indonesia juga disiapkan untuk Semarang, Dumai, Bitung, dan Ambon yang tujuannya untuk mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Saat ini juga tengah dijajaki pengembangan salah satu pelabuhan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali sebagai hub terminal kendaraan untuk memperkuat layanan di kawasan Timur Indonesia.
Menjelang G20 di Bali, IPCC akan menjadikan Pelabuhan Benoa sebagai terminal mobil listrik yang akan mendukung perhelatan dunia ini sekaligus uji coba sebagai terminal kendaraan ke depan.
Tekan biaya
Sebagai upaya mendukung program pemerintah menekan biaya logistik, IPCC terus melakukan berbagai inovasi terutama di Pelabuhan Utama Tanjung Priok bekerja sama dengan sejumlah ATPM terkemuka.
Inovasi itu di antaranya dengan memfasilitasi pengiriman dari pabrikan menuju ke dealer-dealer berbagai wilayah untuk mengefisienkan rantai pasok sehingga biaya menjadi jauh lebih murah.
Data menunjukkan 30 hingga 40 persen pengiriman kendaraan dan alat berat di Pulau Jawa masih melalui jalur darat yang tentunya ini berisiko. IPCC berharap bisa menjembatani layanan yang sudah ada selama ini untuk menekan biaya pengiriman.
Kemudian juga disiapkan layanan administrasi terintegrasi secara digital, dengan demikian pengiriman kendaraan cukup menggunakan aplikasi. Bahkan produsen bisa memonitor perjalanan kendaraan sejak dari pabrik hingga dealer hanya melalui gawai.
Melalui efisiensi dan perluasan diharapkan konektivitas seluruh wilayah Indonesia dapat terealisasi dalam waktu cepat termasuk dalam rangka menjangkau daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
Namun begitu, semua itu bergantung kepada gerak cepat manajemen dan pengambil keputusan. Lahan sudah tersedia tinggal penyesuaian dan standarisasi sebagai terminal kendaraan.
Yang jelas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan izin pembangunan pembangunan pelabuhan terutama untuk mendukung pengembangan ekonomi di suatu wilayah dan memberi dampak luas wilayah sekitarnya akan diberikan kemudahan.
Sebagai negara maritim, pengembangan eksosistem kepelabuhanan seharusnya bukanlah hal yang baru. Berbagai kebijakan yang didukung pemerintah diharapkan akan mampu menurunkan biaya logistik di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya mendorong terciptanya ekonomi biaya murah.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2022
