Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat (AS) menyatakan akan menunda pemberian bantuan langsung kepada pemerintah Palestina, tetapi akan meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang akan disalurkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Sean McCormack, pada hari Jumat mengatakan bahwa pemotongan itu dilakukan, karena kelompok Hamas yang menguasai pemerintah Palestina yang baru-baru ini terpilih, tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menolak kekerasan dan mengakui eksistensi Israel. "Karena pemerintah baru Palestina yang dipimpin Hamas tidak bersedia menerima prinsip yang diajukan Kuartet (kelompok empat) yakni menolak kekerasan, mengakui Israel dan menghargai kesepakatan sebelumnya di antara pihak, maka AS menunda bantuan kepada pemerintah Palestina, kabinet dan kementerian," kata McCormack membaca pernyataan Menteri Luar Negeri Condolezza Rice. "Pemerintah baru Palestina harus bertanggungjawab atas konsekuensi dari kebijakannya. Jalan kembali ke peta jalan perdamaian sangat jelas: menerima ketiga prinsip tersebut. Jika prinsip Kuartet itu diterima atau pemerintah baru menerima prinsip itu, pemberian bantuan dapat dipulihkan." Kuartet (kelompok empat) adalah kelompok diplomatik yang terdiri atas PBB, AS, Rusia dan Uni Eropa (UE) yang telah menetapkan "peta jalan" menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Tetapi kata McCormack, Washington akan meningkatkan hingga 57 persen bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina, meliputi dana untuk program kesehatan, pendidikan dan pangan, yang jumlahnya bisa mencapai 245 juta dollar AS. Sekitar 42 juta dollar akan diserahkan untuk mendukung warga sipil dan badan independen, kata McCormack, yang akan disalurkan oleh badan PBB kepada warga Palestina. "Maksudnya adalah untuk membantu menyediakan kebutuhan dasar manusia bagi warga Palestina," katanya. Ia mengatakan, bantuan itu akan diatur melalui badan PBB yaitu UN Relief and Work Agency (UNRWA) dan pelaku-pelaku otoritas non-Palestina, termasuk organisasi non-pemerintah lokal dan internasional. Sebelumnya Kanada menangguhkan semua bantuan keuangan kepada Palestina, karena pemerintah baru Palestina pimpinan-Hamas dinilai tidak memberi perhatian terhadap keprihatinan yang disampaikan oleh Kanada mengenai tanpa-kekerasan, pengakuan atas Israel serta penerimaan perjanjian dan kewajiban sebelumnya, termasuk peta jalan menuju perdamaian Timur Tengah. "Sebagai akibatnya, Kanada tidak akan memiliki hubungan dengan anggota kabinet Hamas dan akan menangguhkan bantuan pada pemerintah otonomi Palestina," kata Menlu Peter MacKay beberapa waktu lalu. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006