BPD DKI gandeng BPD Maluku/Malut tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Nanti banyak potensi yang bisa kita kembangkan langsung dari BUMD kita

Di lokasi yang sama, Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menyampaikan kolaborasi ini dilakukan sebagai upaya memperkuat struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan daerah dengan harapan mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk mendorong BPD mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi.

"Sehingga bank tidak hanya tangguh di lingkup domestik, namun juga kompetitif di lingkup regional," katanya.

Fidri juga menyampaikan melalui kolaborasi akan banyak sekali manfaat yang dapat dikembangkan, di antaranya penguatan infrastruktur teknologi yang akan semakin efisien dan berdaya saing tinggi.

"Sehingga memberikan keunggulan kompetitif antara lain, kerjasama co branding berupa digital banking e-channel seperti JakCard, Jakone mobile, dan lainnya, serta peningkatan daya saing melalui akselerasi pertumbuhan bisnis baik dari sisi pendanaan (funding) maupun pembiayaan (lending)," ucapnya.

Melalui kolaborasi ini menurutnya, akan meningkatkan potensi business matching yang dapat dilakukan melalui ekosistem masing-masing BUMD seperti ekspansi ekosistem bisnis dan pemenuhan suplai yang terdapat di daerah seperti sektor pariwisata, pangan, maupun pemberdayaan UMKM masing-masing daerah dan kolaborasi BUMD antar wilayah.

"Kerjasama ini ditandai dengan menangkap peluang dari pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan memberikan ruang bagi BUMD agar mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan suatu langkah maju dan taktis dalam upaya pemenuhan regulasi sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mewajibkan seluruh bank di indonesia memiliki modal inti minimum sebesar Rp3 triliun dan khusus untuk BPD diberikan kelonggaran waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut sampai dengan akhir tahun 2024.

"Setelah penandatanganan MoU, masih ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan yakni diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perubahan terhadap anggaran dasar perseroan, selanjutnya perlu adanya persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah serta langkah terakhir diperlukan penandatangan perjanjian kerjasama yang mengikat," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, di tahun 2021 dan semester I tahun 2022 Bank DKI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja positif dan berada di atas pertumbuhan rata-rata perbankan nasional. Tercatat, Berdasarkan laporan keuangan periode Agustus 2022, Bank DKI berhasil mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 33,5 persen secara tahunan (year on year/Yoy) menjadi Rp669 miliar dari sebelumnya sebesar Rp501 miliar pada periode Agustus 2021.

Bank DKI juga mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 23,6 persen pada periode Agustus 2022 menjadi Rp44,5 triliun dibanding periode Agustus 2021 sebesar Rp36,0 triliun. Selain kredit, Bank DKI juga berhasil mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 37,0 persen (yoy) dari semula sebesar Rp44,95 triliun pada kuartal II 2021 menjadi sebesar Rp60,73 triliun pada kuartal II 2022.

Aset Bank DKI juga tercatat meningkat sebesar 31,0 persen pada periode Agustus 2022 menjadi Rp74,4 triliun dibanding periode sebelumnya sebesar Rp56,8 triliun.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2022