Pemkot Palu janjikan Rusunawa untuk penyintas tidak mendapat huntap
Selasa, 27 September 2022 15:54 WIB
Ilustrasi - Seorang warga membersihkan area pinggir jalan di kawasan hunian tetap yang dibangun untuk korban bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018 di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. (ANTARA/Muhammad Arsyandi)
Rusunawa akan dibangun di Kelurahan Petobo
Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menjanjikan menyediakan dua rumah susun sewa (Rusunawa) bagi penyintas yang tidak terakomodasi sebagai penerima hunian tetap.
"Kami sudah merencanakan pembangunan Rusunawa bagi warga yang tidak memenuhi kriteria, misalnya tidak memiliki sertifikat rumah atau statusnya ngontrak tetapi mereka penyintas dan warga Palu," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Selasa.
Ia menjelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) tetap berupaya mengakomodasi supaya tidak ada korban gempa yang tidak terlayani, namun untuk saat ini pemerintah memprioritaskan warga yang betul-betul kehilangan tempat tinggal.
Oleh karena itu, kehadiran Instruksi Presiden (Inpres) baru Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, tsunami dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi angin segar pemulihan dampak bencana.
Dilaporkan, sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) penyintas yang tidak memenuhi kriteria mendapatkan huntap, oleh karena itu solusi diambil Pemda yakni menyiapkan rusunawa.
"Rusunawa akan dibangun di Kelurahan Petobo khusus bagi mereka yang tidak mendapatkan huntap," ujar Hadianto.
Ia mengemukakan, saat ini penyelesaian penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di ibu kota Sulteng dengan pembangunan hunian diarahkan pada tiga lokasi kawasan hunian baru yakni di Kelurahan Tondo atau penetapan lokasi (penlok) Tondo 2, penlok Kelurahan Talise dan Penlok Kelurahan Petobo.
"Kawasan hunian baru di Petobo dikhususkan bagi korban gempa dan likuefaksi si wilayah tersebut, karena Petobo salah satu wilayah terdampak parah peristiwa 28 September 2018," tutur Hadianto. Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid (kiri) memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Palu, Senin (26/9/2022). ANTARA/Moh Ridwan
Ia mengatakan, pada tiga penlok tersebut, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah diberi tanggung jawab melaksanakan pembangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga dengan estimasi hunian 1.000 unit lebih.
PUPR telah memulai pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama di penlok Kelurahan Talise dengan jumlah huntap dibangun sekitar 559 hunian di lahan seluas 46, 83 hektare dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas kesehatan Puskesmas pembantu.
"Kami meminta warga tetap bersabar menunggu, kami berharap pembangunan hunian dapat rampung di tahun 2023. Tahun ini tahun ke empat warga penyintas tinggal di hunian sementara (huntara) maupun Selter pengungsian," demikian Hadianto.
