​​​​​​​Lubukbasung,  (ANTARA) - KPUD Kabupaten Agam di Sumatera Barat menerima 33 laporan warga karena nama mereka dicatut sebagai pengurus partai politik sekaligus mengingatkan warga agar bisa melaporkan temuan-temuan ke helpdesk.kpu,go.id.

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPUD Kabupaten Agam, Zainal Abadi, di Lubukbasung, Selasa, mengatakan ke 33 laporan itu berdasarkan data dari https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/cari_nik kondisi terkini pada Selasa (27/9). "Setiap hari bakal terjadi perubahan data, karena data masih bergerak akibat masih ada laporan dari warga," katanya.

Baca juga: Pakar: Jangan sampai kebocoran data pemilih ganggu Pemilu 2024

Ia mengatakan, gelombang pertama pada 1 hingga 14 September 2022 hanya tujuh laporan dari warga, namun terjadi peningkatan pada periode 15 hingga 27 September 2022 sebanyak 26 orang akibat ada pendaftaran sebagai anggota Panwascam dan faktor lain.

"Pertengahan September sampai sekarang terjadi peningkatan laporan warga dicatut sebagai pengurus partai politik," katanya.

Ia menambahkan, jika ada warga yang bukan anggota Parpol namun namanya tercantum di Sistem Informasi Partai Politik maka bersangkutan dapat melapor melalui tautan helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

Baca juga: CISSReC cek dugaan kebocoran 105 juta data pemilih

Warga harus memperlihatkan bukti dan membuat surat pernyataan tidak termasuk anggota partai politik dan setelah itu mengisi identitas diri yang dibutuhkan dan berkas itu dikirim.

Setelah berkas terkirim, KPU akan memanggil pelapor melalui nomor kontak yang tercantum dalam formulir pelaporan. Pelapor bakal dihubungi KPU untuk membuat kesepakatan waktu dalam melakukan klarifikasi. "Berita acara nama-nama yang melakukan klarifikasi akan keluar dan KPU serahkan ke partai politik untuk menghapus nama tersebut," katanya.

Baca juga: KPU dan Polri usut pelaku klaim punya dan jual data pemilih

Salah seorang warga Lubukbasung, Oki Mustika (27) menambahkan nomor induk kependudukan (NIK) terdata di salah satu partai politik saat mendaftar sebagai anggota Panwascam, Selasa (27/9). "NIK saya terdata di salah satu partai politik, namun namanya berbeda, sehingga staf Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam menyuruh saya ke KPUD Kabupaten Agam untuk klarifikasi," katanya.

Sesampai di Kantor KPUD Kabupaten Agam, ia disuruh untuk melihat data ke https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/cari_nik dan diberi formulir untuk diisi.

Baca juga: KPU pastikan laman dan aplikasi digital aman dari kebocoran data siber

Pewarta: Laila Syafarud
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022