Pemkab Lebak optimalkan edukasi pencegahan stunting

Lebak (ANTARA) -

Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengoptimalkan kegiatan edukasi pencegahan stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak akibat gagal tumbuh.

"Kita berharap melalui kegiatan edukasi itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memberikan asupan gizi yang baik terhadap anak-anak mereka," kata Kepala Seksi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak Fany Hartati di Lebak, Senin.

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk percepatan penurunan prevalensi kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang mengganggu pertumbuhan anak sehingga badan anak lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusia.

"Kasus stunting di Kabupaten Lebak tertinggi kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)," katanya.

Baca juga: Pemkab Lebak ajak warga gemar konsumsi ikan percepat atasi stunting

Oleh karena itu, pihaknya melibatkan berbagai komponen instansi dan tim pendamping keluarga mengoptimalkan kegiatan edukasi untuk pencegahan stunting.

"Kita optimistis prevalensi kasus stunting bisa teratasi dengan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat yang rawan stunting," katanya.

Menurut dia, saat ini penanganan stunting di Kabupaten Lebak sudah terbentuk "bapak asuh" yang memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan kasus stunting.

"Bapak asuh penanganan stunting itu mulai kepala desa, danramil, kapolsek, camat hingga orang dermawan. Dengan bapak asuh itu tentu mereka mendapatkan asupan gizi yang baik," katanya.

Untuk pencegahan stunting, kata dia, pihaknya menerjunkan tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 1.068 tim dengan anggota 3.204 orang terdiri atas petugas kesehatan, kader KB, dan kader PKK.

Baca juga: 6.495 anak balita di Lebak teridentifikasi kerdil

Menurut dia, TPK itu mendapatkan honorer dari Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan pendataan sebesar Rp100 ribu dan kunjungan Rp10 ribu per orang.

"Para TPK itu melakukan kunjungan ke pelosok desa untuk mencatat calon pengantin, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, persalinan hingga balita. Para TPK itu nantinya melaporkan kepada Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak," katanya.

Jika ditemukan ibu hamil kekurangan gizi, kata dia, bisa ditangani secepatnya agar tidak melahirkan anak stunting.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nurul Isneini mengatakan bahwa kasus stunting itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, namun juga melibatkan semua pihak.

Saat ini, menurut dia, kasus stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya asupan gizi, ekonomi, pendidikan, infrastruktur air bersih dan lingkungan.

Namun demikian, pihaknya optimistis kasus stunting di Kabupaten Lebak menurun dengan mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Baca juga: Pemprov Banten fokus dan komitmen tangani stunting

Berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran badan balita yang dilakukan pada Juni 2022 menunjukkan jumlah anak yang mengalami stunting sudah berkurang dari 6.495 orang menjadi 5.596 orang atau 5,5 persen dari total 101.073 anak yang menjadi sasaran pengukuran.

"Kami optimistis kasus stunting di Lebak bisa menurun 14 persen hingga 2024 sesuai target Presiden Joko Widodo," kata Nurul.