Sri Mulyani: Realisasi anggaran kesehatan turun 29,4 persen

Anggaran kesehatan selama dua tahun berturut-turut mendominasi belanja kita, tahun ini sudah mulai mengalami normalisasi meski belanja untuk pandemi masih cukup menonjol

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran kesehatan hingga 31 Agustus 2022 turun 29,4 persen menjadi Rp99,2 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp140,5 triliun.

“Anggaran kesehatan selama dua tahun berturut-turut mendominasi belanja kita, tahun ini sudah mulai mengalami normalisasi meski belanja untuk pandemi masih cukup menonjol,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.

Penurunan realisasi anggaran kesehatan terjadi karena dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19 yang sekarang semakin menurun dibandingkan tahun lalu saat terdapat lonjakan kasus COVID-19 varian Delta.

Anggaran kesehatan terdiri dari dua komposisi yaitu penanganan COVID-19 dan reguler atau menangani masalah kesehatan di luar COVID-19.

Dari total realisasi Rp99,2 triliun per Agustus 2022 sebesar Rp35,8 triliun di antaranya untuk penanganan COVID-19 sedangkan Rp63,3 triliun untuk reguler.

Sri Mulyani merinci realisasi anggaran kesehatan jika dilihat per komponen terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp77,62 triliun, non K/L Rp6,55 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp14,99 triliun.

Kinerja belanja K/L utamanya didukung oleh Kemenkes yang sebesar Rp71 triliun untuk penyaluran PBI JKN Rp28,2 triliun bagi 94,3 juta jiwa dan penggantian klaim pelayanan pasien COVID-19 Rp23,4 triliun.

Secara umum, anggaran kesehatan yang masuk dalam belanja K/L Rp77,62 triliun meliputi Kemenkes Rp71 triliun, BPOM Rp1,2 triliun, BKKBN Rp2,1 triliun, Polri Rp1,6 triliun, Kemenhan Rp1,2 triliun dan BNPB Rp0,5 triliun.

Untuk belanja non K/L dilakukan bagi pembayaran jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri Rp6,2 triliun serta subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) kesehatan Rp197,6 miliar.

Sementara kinerja TKD utamanya untuk BOK/BOKB Rp6,6 triliun dan Dana Desa penanganan COVID-19 Rp4 triliun.