Kantor tersebut juga akan mengawasi penyaluran dana hibah lingkungan senilai 3 miliar dolar AS (sekitar Rp45,2 triliun) yang dikumpulkan setelah undang-undang iklim disahkan baru-baru ini.
Ketua EPA Michael Regan mengumumkan pembentukan Kantor Keadilan Lingkungan dan Hak Sipil Eksternal, yang akan dikelola oleh 200 karyawan EPA dan dipimpin oleh asisten administrator yang akan ditunjuk dan disetujui oleh Senat.
Regan meresmikan kantor baru itu dalam sebuah acara di Daerah Warren, California Utara, yang menjadi tempat protes 40 tahun lalu dan dianggap sebagai tempat lahirnya gerakan keadilan lingkungan.
"Dengan peluncuran kantor program nasional yang baru ini, kami mencoba memasukkan keadilan lingkungan dan hak sipil ke dalam DNA EPA dan memastikan bahwa orang-orang yang telah berjuang untuk mengatasi masalah mereka dapat melihat aksi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi selama beberapa generasi," kata Regan dalam sebuah pernyataan.
Pendirian kantor baru tersebut merupakan langkah terbaru yang dilakukan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memprioritaskan keadilan lingkungan dalam kebijakan mereka.
Departemen Kehakiman AS pada Mei mengumumkan pembukaan kantor baru untuk membantu daerah berpendapatan rendah dan berbagai komunitas dalam memerangi dampak yang tidak adil akibat polusi udara dan air.
Biden kerap menyebut perlindungan komunitas miskin dan minoritas dari polusi industri sebagai prioritas utamanya dan berjanji bahwa 40 persen dari investasi energi bersih federal akan disalurkan untuk mengatasi isu tersebut.
Undang-undang Pengurangan Inflasi yang ditandatangani oleh Biden bulan lalu mendorong pembentukan program hibah iklim dan lingkungan senilai 3 miliar dolar AS yang akan diawasi oleh kantor baru tersebut.
Secara keseluruhan, undang-undang tersebut akan mengeluarkan investasi senilai 60 miliar dolar AS (sekitar Rp905,6 triliun) untuk menciptakan keadilan lingkungan di seluruh unsur pemerintahan.
Kantor tersebut akan mengurusi dan memberikan bantuan teknis kepada komunitas untuk memastikan bahwa mereka dapat memperoleh hibah; menegakkan hukum hak-hak sipil federal dan menyediakan bantuan penyelesaian dalam konflik lingkungan.
Baca juga: Dunia krisis energi, batu bara penyebab polusi kini dicari
Baca juga: Sekjen PBB serukan aksi kolektif untuk kurangi polusi udara
Penerjemah: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
