IJTI dan AJI minta media massa kedepankan pemberitaan menyejukkan

jurnalisme damai tidak akan menghilangkan fakta namun lebih menonjolkan pemberitaan yang bisa menurunkan tensi konflik dan memberikan solusi

Jayapura (ANTARA) - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia wilayah Maluku Papua dan Aliansi Jurnalis Independen Jayapura meminta media massa baik di daerah dan di Jakarta agar mengedepankan pemberitaan yang menyejukkan pascapenetapan tersangka terhadap Gubernur Lukas Enembe oleh KPK.

Koordinator wilayah (Korwil) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI wilayah Maluku Papua Chanry Suripatty dalam siaran pers di Jayapura, Minggu mengatakan situasi di Papua khususnya Kota Jayapura saat ini terus memanas menyusul penetapan tersangka terhadap Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan perkelahian antar warga di wilayah itu.

"Sehingga kami mengimbau agar media massa lebih mengedepankan pemberitaan yang menyejukkan dan edukatif agar tidak memperkeruh suasana," katanya.

Menurut Chanry, jurnalisme damai tidak akan menghilangkan fakta namun lebih menonjolkan pemberitaan yang bisa menurunkan tensi konflik dan memberikan solusi.

"IJTI juga meminta kepada pemerintah dan tokoh masyarakat diimbau untuk menyebarkan perdamaian dan menenangkan warga dari kemungkinan hasutan yang bisa memprovokasi massa," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait dengan penegakan hukum terhadap Gubernur Lukas Enembe pada prinsipnya IJTI berpendapat pemberitaan media massa juga lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap penetapan tersangka kepada orang nomor satu di Provinsi Papua tersebut.

"Selain itu media massa juga memberikan ruang kepada Gubernur Lukas Enembe dalam menyampaikan kondisi kesehatannya saat ini," katanya lagi.

Dia menambahkan terkait adanya keributan antara dua kelompok warga yang terjadi di wilayah Koya dan pasar Youtefa, Kota Jayapura, Papua media massa harus dapat memberitakan secara objektif dan tidak mengaitkan dengan proses hukum yang saat ini di hadapi oleh Gubernur Lukas Enembe.

Keributan antar warga tersebut kata dia, murni adalah masalah pidana dan tidak ada sangkut paut dengan proses hukum yang dihadapi gubernur.

Dengan demikian pihaknya mendukung TNI dan Polri dalam penanganan situasi di Papua yang aman dan damai.

"Maraknya isu yang berpotensi suku, ras, agama dan antar golongan (Sara) diharapkan media massa dapat menjauhkan hal tersebut dalam pemberitaan serta tetap menjaga situasi kondusif di Papua yang merupakan tanah penuh damai," ujarnya lagi.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura Lucky Ireeuw mengatakan insan pers di Tanah Papua dalam menciptakan produk jurnalistik mengedepankan fakta dan netral terkait kasus hukum yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurut Lucky, situasi di Papua saat ini sangat berpotensi konflik apabila media massa tidak bijak dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait kasus tersebut.

"Seperti pepatah latin, "calamus gladio fortior" yang berarti pena lebih tajam dari pedang," katanya.

Dia menambahkan pihaknya berharap para jurnalis baik media cetak, online, radio dan televisi agar lebih mementingkan produk jurnalistik yang tidak memicu konflik antar berbagai pihak khususnya konflik suku, ras dan agama.

"Marilah kami turut berkontribusi untuk mewujudkan Papua tanah damai, janganlah memicu konflik dengan menyebarkan informasi bohong kepada masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Tokoh agama minta masyarakat tak terprovokasi kasus Lukas Enembe
Baca juga: Polda siagakan 1.800 personel setelah KPK panggil lagi Gubernur Papua
Baca juga: Menkopolhukam tegaskan dugaan korupsi Lukas Enembe murni kasus hukum