Mendag Zulkifli usulkan anggaran Rp100 triliun serap hasil petani

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan adanya penyediaan anggaran sebesar Rp100 triliun per tahun untuk menyerap komoditas bahan pokok hasil para petani.

Zulkifli mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung kesejahteraan para petani sehingga mereka bisa fokus menanam yang pada akhirnya harga bahan pokok terjangkau dan pasokan terjaga.

"Petani itu dari 50 tahun tidak beranjak kesejahteraannya. Kita ingin petani mengurus pertanian saja, tidak perlu mengurus harga. Kita akan atur itu sehingga Rp100 triliun kita ajukan setahun," katanya dalam acara Kinerja 100 Hari Kerja Menteri Perdagangan di Jakarta, Minggu.

Zulkifli mengatakan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan jika disetujui maka BUMN seperti Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) akan menyerap hasil pertanian para petani.

"Nanti ada RNI atau Bulog yang akan melakukan itu rencananya. Memang mesti harus duduk bersama lagi," ujarnya.

Menurut dia, jika usulan ini disetujui Presiden Joko Widodo, maka kebutuhan pangan nasional akan tercukupi bahkan sekaligus meminimalisir impor pangan.

Sementara itu, Zulkifli menuturkan harga kebutuhan pokok sejauh ini masih relatif stabil meski tergolong rawan mengingat tidak adanya cadangan pangan seperti jagung dan kedelai sehingga perlu ditata lebih lanjut.

"Negara ini tidak ada stoknya, jagung tidak ada, kedelai tidak ada makanya ini harus ditata lagi," tegasnya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa harga beras saat ini mulai naik karena harga gabah naik dari Rp4.400 menjadi Rp5.500 karena di tiap daerah di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten membuat gabah.

Meski demikian, ia menegaskan segera mencari solusi untuk dapat menstabilkan harga beras mengingat pengaruhnya terhadap inflasi akan sangat tinggi.

"Soal beras tidak ada tawar menawar karena pengaruh beras terhadap (headline) inflasi 3,3 persen. Beras langka tidak kebayang. Impor pun saya rela agar itu betul-betul dijaga. Kalau mahal harus ada operasi pasar," jelasnya.

Oleh sebab itu, Zulkifli menyatakan peran Perum Bulog sebagai stabilisator harga harus dikembalikan seiring kondisi perusahaan BUMN ini sedang sulit mengingat susah mendistribusikan stok beras sebanyak 800 ribu ton karena ada bantuan sosial.

"800 ribu ton persediaannya. Ini bingung stoknya banyak tapi susah keluar. Dulu ada RASKIN, tiga bulan keluar. Jadi Bulog itu stabilisasi harus seperti dulu. Jangan komersil," tegasnya.