"Meskipun belum ada aturan harus menggunakan Kurikulum Merdeka, tapi pada akhirnya itu pasti akan digunakan oleh pemerintah," kata Kasi PAUD dan Dikmas Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Ernita Napitu di Kecamatan Pasar Minggu, Sabtu.
Ernita menyambut baik kerja sama yang dilakukan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), satuan pelaksana pendidikan kecamatan Pasar Minggu dan pemangku kepentingan pendidikan usia dini lainnya yang menyosialisasikan kurikulum ini.
Ernita yakin dengan adanya sosialisasi implementasi Kurikulum Merdeka akan memudahkan bagi tenaga pendidik dalam memahami penerapan kurikulum ini pada satuan pendidikan.
"Kan Kurikulum Merdeka mengacu kepada anak, nah yang di PAUD kan sudah melaksanakan seperti itu," kata Ernita.
Baca juga: Universitas harus mempersiapkan SDM demi persaingan platform digital
Baca juga: Revisi Perda Pendidikan untuk arahkan siswa miskin raih prestasi
Pada tahap pendidikan usia dini, setiap anak akan dapat menyalurkan hobi mereka sesuai dengan kesukaan masing-masing.
Menurut Ernita, Kementerian Pendidikan menargetkan semua sekolah mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara mempergunakan Kurikulum Merdeka ini pada 2024. Tetapi kementerian juga memberikan kelonggaran bagi sekolah mengikuti tes untuk bisa menerapkan kurikulum ini setiap tahun.
Peluncuran Kurikulum Merdeka merupakan upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam menyikapi krisis pembelajaran di Indonesia.
Menurut situs paudpedia, ada sekitar 70 persen peserta didik usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi sehingga program implementasi kurikulum ini dirancang untuk memudahkan para tenaga pengajar dalam penerapannya ke depan.
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
