Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna Laoly mengatakan, penelitian menyebutkan bahwa negara yang banyak melahirkan inovasi Kekayaan Intelektual (KI) berbanding lurus dengan kemajuan suatu bangsa.
"Untuk itu kita harus mendorong dan meningkatkan inovasi yang berkembang di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Pekanbaru, Sabtu.
Ia mengatakan, sebagai unsur pemerintah yang membidangi Hukum dan HAM maka insan Kemenkumham harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.
Baca juga: Kemenkumham: Pendaftaran KI penting bagi pelaku ekonomi kreatif
Tugas dan fungsi yang dimaksud, kata Yasonna menyebutkan, adalah pengemban fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan kebijakan penegakan hukum yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan hukum.
"Karenanya kita harus terus menerus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Hukum dan HAM. Khususnya di wilayah Riau sebagai wujud tanggung jawab eksekutif dalam berkinerja dengan menjunjung tata nilai PASTI dan Berakhlak," kata Menkumham.
Pada kesempatan itu sebagai bentuk dukungan Menkumham terhadap peningkatan Kekayaan Intelektual Menkumham RI Yasonna langsung memberikan sertifikat langsung kepada lima penerima hak kekayaan intelektual di Wilayah Riau.
Sertifikat itu diberikan kepada, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru atas ciptaan program Komputer Jempol HAM, Elvina Asnaty, atas ciptaan alat peraga model Indus Elvina Asnatu (EA).
Kemudian, sertifikat merek kepada SMK Negeri 2 Pekanbaru dengan merek Clazo, PT Adinaga Sindo Jaya dengan merek Lucky Polytank Gold dan Beni dengan merek empek-empek Bu Tuti.
Wakil Gubernur Provinsi Riau, Edy Afrizal Natar Nasution mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan oleh jajaran Kemenkumham, sebab budaya kerja yang positif menjadi dasar terciptanya pelayanan yang efektif. Penerapan nilai-nilai budaya baru akan mampu menjamin kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Kami yakin dan percaya Kanwil Kemenkumham Riau di bawah pimpinan Yasonna Laoly dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan hukum. Apa yang dilaksanakan hari ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas kerja," kata Wagub.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu pada kesempatan ini menyampaikan laporan terkait prestasi dan capaian kinerja yang membanggakan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Riau.
"Sembilan dari 30 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau sudah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Artinya sudah mencapai 33 persen dari keseluruhan jumlah satker. Selain itu seluruh jajaran selalu berkomitmen dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Sampai saat ini, lapas dan rutan di Riau juga telah 12 kali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas/rutan," kata Jahari Sitepu.
Dalam rangka penanganan over kapasitas dan peningkatan kualitas layanan Warga Binaan Pemasyarakatan, lanjut kakanwil pada tahun 2022 sedang berjalan pembangunan antara lain Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, pembangunan satuan kerja baru Balai Pemasyarakatan di Kota Dumai.
Baca juga: Tujuh warisan budaya OKI terdaftar dalam Kekayaan Intelektual Komunal
Baca juga: Permohonan kekayaan intelektual di Indonesia meningkat 25 persen
Pewarta: Frislidia
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022